Pelatihan Medsos untuk Mencegah Korupsi Dilakukan Pemkot Bogor untuk ASN

BOGOR - Aparatur Sipil Negara (ASN) Bogor dilatih menggunakan medsos untuk kampanye antikorupsi. Namun, lebih penting mereka sendiri lebih dulu tidak korupsi, sebelum berkampanye antikorupsi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menyebutkan, pelatihan tersebut dilakukan melalui webinar Pariwara Antikorupsi 2026 Seri 3 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual dari Ruang Rapat I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Kamis.

Ia mengatakan penguatan literasi antikorupsi melalui media digital menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bogor membangun budaya integritas di lingkungan aparatur sipil negara. 

Menurut dia, pemanfaatan media digital diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan antikorupsi kepada masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Peningkatan kapasitas ASN dalam menyusun konten edukatif menjadi salah satu langkah penting agar kampanye antikorupsi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mudah dipahami," kata Ajat.

Ia menyebutkan, keikutsertaan dalam webinar tersebut merupakan bentuk dukungan ASN Pemkab Bogor terhadap program pencegahan korupsi yang diinisiasi KPK.

Webinar bertema "Viralitas Berbasis Konten Lokal: Membuat Kampanye Antikorupsi yang FYP dan Berdampak" menghadirkan Founder dan Creative Director Hecticholic, Isol, serta Analis Madya pada Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Wilayah KPK, Irawati.

Dalam paparannya, Isol mengatakan media sosial menjadi ruang strategis untuk membangun kesadaran publik, termasuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Menurut dia, konten edukasi perlu dikemas secara menarik, ringan, dan relevan agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas tanpa mengurangi substansi pesan.

Ia juga memaparkan sejumlah strategi penyusunan konten digital, di antaranya konsep Segitiga Atensi, Anatomi Hook, serta kerangka AIDA, 3P, dan CER. Selain itu, Isol memperkenalkan pendekatan Soft Advocacy, yakni penyampaian pesan antikorupsi melalui cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga lebih mudah dipahami dan diterima publik.