Insiden di Lapangan Terbang Balinggama, Kemenhub Lakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah menerima laporan awal mengenai insiden yang melibatkan pesawat perintis milik PT AMA dengan registrasi PK-RCY di Lapangan Terbang Balinggama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Kamis (2/7).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa mengatakan berdasarkan informasi awal yang diterima dari Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Wamena, pesawat berangkat dari Bandar Udara Wamena pada pukul 06.30 WIT dengan membawa 1 orang pilot dan 7 penumpang.

"Pesawat dilaporkan mendarat di Lapangan Terbang Balinggama pada pukul 06.46 WIT. Tidak diperoleh adanya informasi terkait kondisi keamanan di area sekitar lapter tersebut yang menunjukkan adanya situasi keamanan yang tidak kondusif," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7).

Sebelum penerbangan dilaksanakan, tambahnya, informasi cuaca pada rute penerbangan dilaporkan dalam kondisi baik. Namun demikian, berdasarkan laporan awal, tidak terdapat penyampaian informasi mengenai situasi keamanan dari Lapangan Terbang Balinggama sebelum pesawat mendarat.

"Setelah pilot melaporkan bahwa pesawat telah mendarat, komunikasi dari pos area di lapangan terbang tersebut dilaporkan terputus," kata Lukman.

Menurutnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga telah menerima laporan awal dari Kepala UPBU Kelas I Wamena yang menyebutkan bahwa pilot pesawat atas nama Nicholas F. Goselin dilaporkan meninggal dunia. Dugaan penyebab kejadian tersebut masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari aparat berwenang.

"Saat ini, PT AMA bersama UPBU Kelas I Wamena dan instansi terkait masih melakukan pendalaman serta verifikasi kronologi kejadian untuk memastikan seluruh fakta di lapangan," katanya.

Ditegasman Lukman bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa ini serta akan terus berkoordinasi dengan operator penerbangan, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait guna memperoleh informasi yang akurat serta memastikan langkah-langkah penanganan dilakukan sesuai ketentuan.