Hungaria Pasang Badan Lindungi Warga Ukraina dari Wajib Militer

MOSKOW - Hungaria menentang rencana Komisi Eropa untuk menolak perlindungan sementara bagi pria Ukraina yang berusia wajib militer, kata Perdana Menteri Hungaria Peter Magyar pada Selasa.

Pada 26 Juni, Komisi Eropa mengusulkan perubahan mekanisme perlindungan sementara untuk mengecualikan pria Ukraina yang baru tiba dan berusia wajib militer dari daftar orang yang dilindungi, dalam upaya "menyelaraskan kebutuhan perlindungan dengan kemampuan Ukraina secara keseluruhan untuk mempertahankan diri."

"Dewan Urusan Dalam Negeri Uni Eropa melakukan pertemuan di Luksemburg. Menteri Dalam Negeri Gabor Posfai dengan tegas mengatakan, bersama enam atau tujuh negara anggota lainnya, bahwa kami tidak mendukung proposal Komisi Eropa," kata Magyar selama debat di parlemen.

Hungaria akan terus memberikan status pengungsi kepada etnis Hungaria yang melarikan diri dari konflik dan mobilisasi paksa di Ukraina terlepas dari keputusan Uni Eropa, kata Magyar.

Komisaris Migrasi Uni Eropa, Magnus Brunner, mengakui bahwa permintaan perubahan aturan suaka Uni Eropa berasal dari Kiev, tetapi membantah bahwa langkah baru tersebut bersifat diskriminatif.

Uni Eropa juga berencana untuk bekerja lebih aktif dalam pemulangan sukarela warga Ukraina ke tanah air mereka, kata Brunner.

Ukraina terus mengalami kekurangan tenaga kerja cukup parah. Upaya militer untuk merekrut pria secara paksa seringkali memicu protes.

Sejumlah video terkait mobilisasi paksa tersebar luas di internet, dan menunjukkan para perekrut memukuli para pria dan memaksa mereka masuk ke dalam minibus.

Para pria yang berusia wajib militer berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari wajib militer, melarikan diri dari Ukraina secara ilegal, membakar pusat-pusat perekrutan, bersembunyi di rumah mereka, dan menolak untuk keluar rumah. Ant