BPJS Kesehatan Menanti Perpres dan Kucuran Dana Rp20 Triliun

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menanti kucuran dana sebesar Rp20 triliun dari pemerintah pusat. Langkah taktis tersebut sangat dibutuhkan guna mencegah potensi terjadinya masalah gagal bayar klaim pelayanan medis.

Koordinasi intensif mengenai regulasi finansial baru tersebut dssampaikan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta. Penjelasan mengenai jaminan kestabilan anggaran negara ini berlangsung pada hari Selasa (30/6).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan rencana pencairan suntikan dana segar dari pemerintah pusat. Regulasi baru mengenai penyelesaian defisit keuangan tersebut diharapkan segera ditandatangani oleh presiden dalam waktu dekat.

"Semoga yang Rp20 triliun yang dijanjikan di awal tahun depan oleh Bapak Presiden segera dapat mengalir ke kas BPJS, sehingga ini memperkuat 'sustainability'," kata Pujo.

Ia memprediksi kebijakan penyehatan keuangan tersebut akan mampu menjaga ketahanan dana operasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan komitmen penuh mendukung percepatan pengesahan rancangan aturan presiden yang masih tertunda.

"Defisitnya berkurang dan kita akan bertahan. Kalau tidak ada intervensi hanya sampai Juli 2027, kita gagal bayar. Tapi kalau besok diintervensi, kita bisa mundur setahun lagi, 2028," ujar Pujo.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyatakan komitmen guna mempercepat aturan jaminan kesehatan. Sinergi antarinstansi pemerintah dinilai sangat diperlukan guna mempermudah seluruh akses layanan medis bagi rakyat Indonesia.

"Tadi Pak Dirut menagih saya PP lama ya, saya juga akan tagih untuk Perpres JKN-nya supaya segera. Karena itu banyak sekali terobosan-terobosan di situ," kata Kunta.

Ia menambahkan draf regulasi tersebut saat ini terus digodok oleh pihak Sekretariat Negara (Setneg). Adanya regulasi anyar tersebut diyakini akan memberikan kepastian manfaat kesehatan bagi para peserta penunggak iuran.

"Di situ sampaikan kalau dia (peserta JKN-red) sudah nyicil, kalau dia udah nyicil, dia bisa dapat manfaat, tapi terbatas," ucap Kunta.

Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Rukijo, memaparkan skema pendanaan yang melibatkan seluruh anggaran pemerintah daerah. Keterlibatan keuangan daerah dinilai sangat penting dalam memperluas seluruh cakupan perlindungan bagi para pekerja informal.

"Dan kira-kira 2/3 dari peserta PBPU tadi itu saat ini sudah dicover oleh pemda. Jadi PBPU Pemda. Sekitar sepertiga lainnya, kalau enggak salah sekitar 32 juta, itu adalah PBPU Mandiri," ujar Rukijo.

Ia mengapresiasi peluncuran program sistem informasi kepesertaan terintegrasi baru berupa aplikasi PASTI JKN. Basis data yang sangat akurat dapat mengoptimalkan efektivitas alokasi subsidi iuran dari pemerintah pusat secara nasional.

"Dengan aplikasi yang kita 'launching' hari ini, aplikasi PASTI JKN, mudah-mudahan ini juga akan menjadi jembatan untuk menyampaikan informasi bagi peserta tadi, sehingga paling tidak 96,8 juta tadi itu bisa mengakses aplikasi sehingga mengetahui status peserta. Jadi kalau kami perkirakan paling tidak nanti ada 96,8 juta ditambah 32 juta, Pak, ada 130 juta yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan, mendapatkan manfaat," kata Rukijo.