Pemkab Solok dan Tanah Datar Siapkan 30 Hektare untuk Batalyon Teritorial Pembangunan 951.

Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, menyepakati penyediaan lahan seluas sekitar 30 hektare untuk pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) 951 di wilayah perbatasan kedua daerah.

Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan penyediaan lahan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama kedua pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Batalyon TP 951 sebagai bagian dari program strategis nasional.

"Lahan yang disiapkan berada di dua wilayah, yakni Nagari Bukit Kanduang, Kabupaten Solok, dan Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar," kata Jon Firman Pandu di Solok, Senin.

Menurut dia, pembangunan batalyon tersebut diharapkan dapat memperkuat pertahanan wilayah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan.

Jon mengatakan kesepakatan itu lahir melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Ia menegaskan setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan semangat kebersamaan.

"Kita ingin memastikan masyarakat tetap merasa tenang dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki komitmen yang sama untuk menjaga persaudaraan, memperkuat koordinasi, serta mengedepankan penyelesaian setiap persoalan melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan," ujarnya.

Dalam pembahasan rencana pembangunan Batalyon TP 951, Jon mengusulkan agar kedua pemerintah daerah sama-sama memberikan kontribusi lahan sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut.

Usulan itu kemudian disepakati bersama sebagai wujud sinergi dan kebersamaan antarwilayah.

Sebagai tindak lanjut, kedua pemerintah daerah bersama instansi terkait akan melakukan peninjauan lapangan pada 30 Juni 2026 untuk memastikan lokasi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Jon juga mengajak masyarakat menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Ia memastikan seluruh proses yang berkaitan dengan pembangunan batalyon dan berbagai persoalan antarwilayah akan terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan pihak terkait.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengapresiasi komunikasi yang terus terjalin antara kedua pemerintah daerah.

Menurut dia, pertemuan lanjutan tersebut menjadi bukti komitmen bersama untuk menjaga hubungan harmonis dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Kami berharap seluruh masyarakat tetap menjaga suasana yang damai dan kondusif. Pemerintah kedua daerah sepakat untuk menghormati setiap proses yang sedang berjalan dan terus memperkuat komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat," kata Eka Putra.