Tiongkok Tambahkan 20 Entitas Jepang ke Daftar Hitam Ekspor Demi Keamanan Nasional

TOKYO - Tiongkok menambahkan 20 entitas Jepang, termasuk Institut Nasional untuk Studi Pertahanan, ke dalam daftar hitam pada Senin (29/6), dengan tujuan memblokir ekspor barang-barang dwiguna.

Kementerian tersebut mengatakan langkah ini bertujuan untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional sekaligus memenuhi kewajiban non-proliferasi dan kewajiban internasional lainnya.

"Untuk tujuan menjaga keamanan dan kepentingan nasional serta memenuhi kewajiban internasional termasuk non-proliferasi, telah diputuskan untuk memasukkan 20 entitas Jepang... yang telah berpartisipasi dalam meningkatkan kemampuan militer Jepang ke dalam daftar kontrol ekspor," kata Kementerian Perdagangan Tiongkok dalam sebuah pernyataan.

Menurut pernyataan tersebut, eksportir dilarang mengekspor barang-barang dwiguna ke entitas-entitas yang dikatakan terlibat dalam meningkatkan kemampuan militer Jepang, organisasi dan individu di luar negeri dilarang mentransfer atau menyediakan barang-barang dwiguna yang berasal dari Tiongkok kepada entitas-entitas tersebut, dan setiap kegiatan terkait yang sedang berlangsung harus segera dihentikan.

Kementerian Perdagangan Tiongkok, pada Februari lalu telah merilis dua daftar kontrol ekspor negara itu yang meliputi perusahaan, lembaga, dan badan Jepang yang ekspornya memerlukan izin khusus dari pemerintah.

Daftar hitam berisi 20 entitas yang diterbitkan bulan Februari lalu tersebut mencakup Mitsubishi Shipbuilding dan beberapa anak perusahaan Mitsubishi Heavy Industries; beberapa perusahaan IHI Corporation; Akademi Pertahanan Nasional dan JAXA — badan antariksa Jepang.

Eksportir dilarang mengekspor barang-barang dwiguna ke perusahaan dan organisasi ini, dan kelompok atau individu di luar negeri juga dilarang mentransfer atau menyediakan barang-barang tersebut yang berasal dari Tiongkok. Segala upaya yang sedang berlangsung harus segera dihentikan, kata Kementerian Perdagangan.

Eksportir harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Kementerian Perdagangan jika ekspor diperlukan dalam keadaan khusus, tambahnya.

Daftar pengawasan juga dikeluarkan yang mencantumkan 20 entitas Jepang. Daftar ini mencakup produsen mobil seperti Subaru dan Hino Motors; produsen mesin listrik seperti Nitto Denko dan Yashima Denki; ENEOS; dan Institut Sains Tokyo.

Eksportir perlu mengajukan permohonan individual untuk mengekspor barang-barang dwiguna ke entitas-entitas ini, bersama dengan laporan penilaian risiko dan komitmen tertulis yang menyatakan bahwa ekspor tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan meningkatkan kemampuan militer Jepang. Perusahaan yang masuk dalam daftar pantauan dapat dihapus dari daftar berdasarkan permohonan.

Beijing mengatakan tujuan langkah ini adalah untuk mengatasi “remiliterisasi dan ambisi nuklir” Jepang, menambahkan bahwa langkah-langkah ini “dibenarkan, wajar, dan sah.”

“Keputusan Tiongkok memasukkan entitas ke dalam daftar sesuai dengan hukum hanya menargetkan sejumlah kecil entitas Jepang, dan langkah-langkah terkait hanya berlaku untuk barang-barang dwiguna,” kata juru bicara kementerian dalam pernyataan tertulis . 

“Hal ini tidak mempengaruhi pertukaran ekonomi dan perdagangan normal Tiongkok-Jepang. Entitas Jepang yang beroperasi dengan integritas dan sesuai dengan hukum tidak perlu khawatir,” lanjut pernyataan tersebut.

Langkah ini merupakan yang terbaru dalam serangkaian tindakan yang meningkat yang dilakukan oleh Beijing sejak Perdana Menteri Sanae Takaichi menyampaikan pernyataan di parlemen pada bulan November bahwa Jepang dapat melakukan intervensi militer jika Tiongkok menyerang Taiwan.

Tiongkok mengumumkan larangan ekspor barang-barang dwiguna ke Jepang pada bulan Januari, tetapi tidak memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perusahaan atau barang spesifik mana yang akan terpengaruh. Tiongkok juga mendorong warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang, dan telah menghentikan impor makanan laut Jepang.