DNIKS Gelar Sarasehan Nasional, Bahas Peran Nahdlatul Ulama dalam Kesejahteraan Sosial.

Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) akan menyelenggarakan Sarasehan Nasional bertema "Nahdlatul Ulama dan Kesejahteraan Sosial" sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-59 DNIKS sekaligus menyambut Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada Hari Jum'at, 10 Juli 2026 di Kantor DNIKS, Tanah Abang Timur, Jakarta

Sarasehan ini merupakan forum ilmiah dan forum pemikiran strategis yang bertujuan memperkuat kontribusi Nahdlatul Ulama dalam pembangunan kesejahteraan sosial nasional melalui pendekatan keagamaan, kemasyarakatan, akademik, serta kebijakan publik.

Ketua Panitia Sarasehan Nasional, Purwanto M. Ali, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DNIKS, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai ruang dialog strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan model pelayanan kesejahteraan sosial yang berakar pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).

"Nahdlatul Ulama memiliki sejarah panjang dalam melayani masyarakat melalui pesantren, pendidikan, dakwah, filantropi, dan berbagai aktivitas sosial. Potensi besar tersebut perlu dirumuskan menjadi agenda strategis yang mampu menjawab tantangan kesejahteraan sosial Indonesia yang semakin kompleks. Sarasehan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret, aplikatif, dan dapat menjadi rujukan bagi NU, pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas," ujar Purwanto M. Ali.

Menurutnya, kesejahteraan sosial tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga mencakup perlindungan kelompok rentan, pemberdayaan masyarakat, penguatan solidaritas sosial, pembangunan karakter, hingga pengembangan sistem pelayanan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Sarasehan Nasional akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dari kalangan ulama, akademisi, pejabat negara, dan pelaku dunia usaha yang memiliki perhatian terhadap isu kesejahteraan sosial.

Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang direncanakan menjadi narasumber antara lain:
* Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar
* Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa
* Prof. Dr. KH. Masykuri Abdillah
* Prof. Dr. KH. M. Mukri
* Dr. KH. Endin AJ Soefihara
* Dr. H. Andi Jamaro Dulung
* H. Nusron Wahid
* Abdul Kadir Karding, M.Si.
* Dr. Juri Ardiantoro
* Dr. KH. Cholil Nafis

Selain itu, sarasehan juga menghadirkan tokoh dunia usaha sebagai pembicara, yaitu: Franciscus Welirang, 
Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan Hendrick Kolonas,  Komisaris PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Untuk memperkaya perspektif akademik dan praktis, forum ini juga akan melibatkan 8 (delapan) orang pembahas (discussant) yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi kesejahteraan sosial, serta pimpinan pesantren.

Sebanyak 75 tokoh Nahdlatul Ulama akan mengikuti forum ini secara terbatas. Mereka terdiri atas unsur ulama, akademisi, pengelola lembaga sosial, praktisi, pengambil kebijakan, serta tokoh masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pembangunan kesejahteraan sosial.
Selama penyelenggaraan sarasehan, peserta akan membahas sepuluh tema strategis, yaitu:

1. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesejahteraan sosial.
2. Peran historis dan tradisi Nahdlatul Ulama dalam pelayanan sosial.
3. Isu-isu kesejahteraan sosial yang selama ini masih terpinggirkan.
4. Kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial.
5. Penguatan filantropi Islam.
6. Pesantren sebagai pusat pemberdayaan sosial.
7. Perlindungan kelompok rentan.
8. Transformasi digital pelayanan sosial NU.
9. Kolaborasi NU dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.
10. Strategi mewujudkan Nahdlatul Ulama sebagai pilar kesejahteraan sosial nasional.

Selain mengkaji aspek teologis, historis, dan konseptual, sarasehan juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif.

Beberapa rekomendasi strategis yang akan dibahas antara lain pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Nahdlatul Ulama (LKS-NU) yang terintegrasi hingga tingkat cabang dan ranting, penyusunan Peta Kerentanan Sosial Warga NU, penguatan kapasitas kader di bidang pekerjaan sosial, pengembangan model Pesantren Peduli Kesejahteraan Sosial,  optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, penyusunan Fiqh Kesejahteraan Sosial berbasis manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, serta penguatan kemitraan strategis antara NU, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil.

Purwanto M. Ali menegaskan bahwa hasil sarasehan tidak akan berhenti sebagai dokumen akademik semata, melainkan akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan dan agenda aksi yang dapat diimplementasikan secara bertahap oleh berbagai pemangku kepentingan. "Kami berharap Sarasehan Nasional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Nahdlatul Ulama sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sekaligus memperkokoh nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan demikian, NU diharapkan semakin berperan sebagai pilar utama pembangunan kesejahteraan sosial menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Purwanto M. Ali.