Eddy Soeparno Tegaskan Komitmen Pemerintah soal Transisi Energi dan Aksi Iklim Prioritas Pembangunan Nasional

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno, menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendorong transisi energi dan aksi iklim saat menjadi pembicara dalam South East Asia Climate Forum dalam rangkaian agenda London Climate Action Week.

Dalam forum yang dihadiri para pemangku kepentingan global di bidang iklim dan energi tersebut, Eddy Soeparno menyampaikan refleksi mengenai perjalanan panjang Indonesia dalam sektor energi terbarukan. 

Ia mengungkapkan bahwa lebih dari dua dekade lalu, ketika masih berkarier di sektor perbankan, dirinya menghadiri sebuah konferensi yang menyebut Indonesia sebagai negara dengan potensi energi terbarukan terbesar di Asia.

"Yang menarik sekaligus menjadi tantangan bagi kita adalah, 25 tahun kemudian Indonesia masih disebut sebagai negara dengan potensi energi terbarukan terbesar di Asia. Artinya, potensi yang luar biasa tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

"Bagi saya, saat ini adalah momentum bagi Indonesia untuk tidak hanya dikenal karena potensinya, tetapi juga karena keberhasilannya memanfaatkan energi terbarukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan," jelas Eddy. 

Menurut Anggota Komisi XII DPR RI ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan transisi energi dan aksi iklim sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis yang bertujuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan pengurangan emisi karbon.

"Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2028. Pada saat yang sama, kami berkomitmen memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus melakukan dekarbonisasi ekonomi untuk mencapai target Net Zero Emissions pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat," jelasnya.

Eddy menegaskan bahwa dekarbonisasi adalah agenda lingkungan sekaligus strategi ekonomi nasional. 

Sebagai bentuk keseriusan tersebut, Indonesia menargetkan pembangunan kapasitas pembangkit energi terbarukan hingga 70 gigawatt pada tahun 2040. Dengan pencapaian tersebut, bauran energi terbarukan nasional diharapkan meningkat dari sekitar 15–16 persen saat ini menjadi lebih dari 35 persen.

"Target ini menunjukkan bahwa Indonesia sepenuhnya serius dalam menjalankan transisi energi. Kami memahami bahwa masa depan pertumbuhan ekonomi yang kuat harus dibangun di atas fondasi energi yang bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Eddy juga memaparkan perkembangan kebijakan dan legislasi yang sedang disiapkan Indonesia untuk mendukung agenda transisi energi dan aksi iklim. Saat ini, pembahasan Undang-Undang Energi Terbarukan telah memasuki tahap akhir. 

Selain itu, DPR RI juga tengah membahas Rancangan Undang-Undang Aksi Iklim yang akan menjadi regulasi pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur isu perubahan iklim secara komprehensif.

Tidak hanya itu, pemerintah dan DPR juga berencana melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan guna memastikan kerangka regulasi nasional semakin selaras dengan kebutuhan transisi energi yang sedang berlangsung.