RI Diminta Percepat Relokasi Industri

Pemerintah perlu memastikan regulasi tidak tumpang tindih serta memberikan kepastian hukum dan usaha yang berkelanjutan bagi investor.

Jakarta – Indonesia dinilai memiliki peluang besar menarik relokasi investasi global di tengah ketegangan geopolitik dan perubahan rantai pasok dunia. Namun, peluang tersebut berisiko terlewat apabila pemerintah tidak segera membenahi berbagai hambatan struktural yang selama ini masih menjadi keluhan investor.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan Indonesia berada pada posisi strategis untuk menjadi tujuan relokasi industri yang mencari alternatif di luar kawasan terdampak konflik maupun perang dagang. Meski demikian, daya tarik investasi tidak cukup hanya mengandalkan pasar domestik yang besar dan kekayaan sumber daya alam.

“Investor global kini semakin memperhatikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, kualitas infrastruktur, ketersediaan energi, integrasi dengan rantai pasok global, hingga konsistensi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, Indonesia akan sulit bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, Tailan, dan Malaysia yang dinilai lebih agresif menarik investasi manufaktur,” kata Esther, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa masuknya investasi sangat bergantung pada terciptanya iklim usaha yang kompetitif dan kondusif. Karena itu, pemerintah perlu memastikan regulasi yang diterbitkan tidak tumpang tindih serta mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam jangka panjang.

Di sisi lain, Esther melihat transisi menuju ekonomi hijau membuka peluang baru bagi Indonesia. Sebagai salah satu produsen mineral kritis terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi penting dalam rantai pasok global untuk industri kendaraan listrik dan energi terbarukan. Komoditas seperti nikel dan tembaga berpotensi menjadi modal utama menarik investasi teknologi hijau, meski manfaatnya tidak akan optimal tanpa penguatan industri hilir dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, pemerintah berupaya meredam kekhawatiran terkait kabar hengkangnya sejumlah perusahaan otomotif dari Indonesia. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto menegaskan bahwa keluarnya perusahaan tertentu tidak bisa langsung dijadikan indikator memburuknya iklim investasi nasional.

“Karena di saat yang sama kita masih melihat banyak sekali investasi baru yang datang ke Indonesia dari negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok,” ujarnya.

Menurut Santo, keputusan relokasi suatu perusahaan bisa dipengaruhi berbagai faktor internal korporasi dan tidak selalu berkaitan dengan kondisi investasi di Indonesia. Namun, sejumlah pengamat menilai pemerintah tetap perlu mengevaluasi faktor-faktor yang membuat sebagian investor memilih memindahkan aktivitas produksinya ke negara lain yang dianggap lebih kompetitif.

Rantai Pasok Alternatif

Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie. Ia menilai peluang relokasi investasi ke Indonesia masih terbuka lebar, terutama setelah konflik di Timur Tengah mendorong perusahaan global mencari rantai pasok alternatif yang lebih aman dan stabil.

“Relokasi ini sekarang sudah tambah lagi karena ingin mencari supply chain lain dari opsi yang Timur Tengah,” kata Anindya.

Meski optimistis, Anindya mengingatkan bahwa Indonesia harus mampu menyediakan ekosistem investasi yang siap pakai agar investor dapat langsung beroperasi tanpa menghadapi hambatan birokrasi yang berlarut-larut.

“Tempat yang istilahnya ready to use atau hit the ground running. Kalau Indonesia bisa memberikan hal tersebut, sudah pasti Indonesia punya sumber daya manusianya banyak. Tinggal bagaimana talentanya atau persiapannya,” ujarnya.

Menurutnya, keunggulan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia akan sulit dikonversi menjadi investasi nyata apabila tidak dibarengi kemudahan perizinan, dukungan pembiayaan, serta kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan industri global.