Foto: Darurat Stunting Jadi Sorotan Raker Komisi IX DPR dengan BKKBN

• Ads

  

  

  📅 Kamis, 25 Jun 2026, 03:00 WIB

  

  Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji (tengah), Wakil Mendukbangga Waka BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka (kedua kiri) dan Sekretaris Utama (Sestama/Sesma) BKKBN Budi Setiyono (kedua kanan) beserta jajaran, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6). Rapat ini membahas sejumlah agenda penting yaitu mengenai Darurat Stunting yang telah masuk tahab beresiko sebanyak 8,1 juta dari 41,4 juta keluarga pasangan usia subur, dimana sebanyak lebih dari 1 juta keluarga berada di kelompok desil 1 sehingga Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting telah habis masa berlakunya pada 2024 perlu dikaji ulang, serta merumuskan SOP terkait pendistribusian Program MBG untuk Ibu Menyusui, Ibu Hamil, dan Balita (3B) melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN)

  

  Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene (tengah) dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Muhammad Yahya (kanan) Zaini, Charles Honoris, Nihayatul Wafiroh, memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji (kanan) dan jajaran, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

  

  Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji dan jajaran, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

  

  Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji (kanan) dan Wakil Mendukbangga Waka BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka (kiri) dan jajaran, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

  ❮ ❯

  Foto: Darurat Stunting Jadi Sorotan Raker Komisi IX DPR dengan BKKBN

  Doc. Koran Jakarta/M. Fachri;20260624

  Berita Foto Terbaru

  

  Danau Buatan Peninggalan Hindia Belanda Situ Ciburuy Alami Penyusutan Debit Air

  

  Perkembangan Proyek Pembangunan MRT Fase 2A

  

  Keraton Solo Akan Direvitalisasi untuk Tingkatkan Pelestarian dan Pariwisata

  

  Ratusan Siswa Ikuti Puncak Hari Anak Nasional Bertema Wujudkan Impian, Lestarikan Indonesia

  

  Pemanfaatan drone pertanian

  

  Uji coba Perlinsos Digital di Makassar

Berita Foto Terkait

Keraton Solo Akan Direvitalisasi untuk Tingkatkan Pelestarian dan Pariwisata

23-07-2026

Ratusan Siswa Ikuti Puncak Hari Anak Nasional Bertema Wujudkan Impian, Lestarikan Indonesia

23-07-2026

Uji coba Perlinsos Digital di Makassar

23-07-2026

Pelantikan pejabat baru di Istana Negara

23-07-2026

1.177 Calon Perwira Remaja TNI-Polri Resmi Dilantik dan Diambil Sumpah

23-07-2026

Kolaborasi Seniman Petani Lima Gunung dan Seniman Internasional Meriahkan Tidar International Conference…

23-07-2026

×

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji (tengah), Wakil Mendukbangga Waka BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka (kedua kiri) dan Sekretaris Utama (Sestama/Sesma) BKKBN Budi Setiyono (kedua kanan) beserta jajaran, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6). Rapat ini membahas sejumlah agenda penting yaitu mengenai Darurat Stunting yang telah masuk tahab beresiko sebanyak 8,1 juta dari 41,4 juta keluarga pasangan usia subur, dimana sebanyak lebih dari 1 juta keluarga berada di kelompok desil 1 sehingga Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting telah habis masa berlakunya pada 2024 perlu dikaji ulang, serta merumuskan SOP terkait pendistribusian Program MBG untuk Ibu Menyusui, Ibu Hamil, dan Balita (3B) melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN)