Swiss Gelar Pemungutan Suara tentang Pembatasan Populasi Hingga 10 Juta Jiwa

BERN - Pemungutan suara nasional mengenai usulan sayap kanan ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membatasi populasi Swiss menjadi 10 juta jiwa akan berakhir akhir pekan ini, di tengah peringatan akan konsekuensi yang menghancurkan bagi perekonomian negara jika para pemilih mendukung inisiatif tersebut.

Dari The Guardian, jika memilih "ya", pemerintah Swiss akan diwajibkan mengambil langkah-langkah untuk membatasi jumlah penduduk hingga 10 juta jiwa pada tahun 2050, serta memberlakukan pembatasan ketat terhadap reunifikasi keluarga, izin tinggal, dan suaka jika jumlah penduduk mencapai 9,5 juta jiwa sebelum tanggal tersebut.

Jika ambang batas 10 juta masih terlampaui sebelum tahun 2050, usulan dari Partai Rakyat Swiss (SVP) sayap kanan akan mewajibkan pemerintah untuk menarik diri dari perjanjian pergerakan bebas negara itu dengan Uni Eropa – mengakhiri aksesnya ke pasar tunggal blok tersebut.

Sistem demokrasi langsung Swiss memungkinkan adanya "inisiatif populer" yang diajukan ke referendum jika mendapatkan 100.000 pendukung dalam waktu 18 bulan. Biasanya diadakan empat kali setahun, plebisit merupakan alat yang telah lama disukai oleh partai anti-imigrasi SVP.

Populasi Swiss telah tumbuh jauh lebih cepat daripada negara-negara Uni Eropa di sekitarnya, meningkat sebesar 23 persen sejak perjanjian pergerakan bebas mulai berlaku pada tahun 2002. Output ekonomi telah meningkat sekitar 24 persen selama periode yang sama, menurut angka pemerintah.

Sekitar 27 persen penduduk Swiss bukanlah warga negara. Para pendukung inisiatif “Tidak untuk Swiss dengan 10 juta penduduk” mengatakan bahwa masuknya pekerja yang sebagian besar berasal dari Uni Eropa memberikan tekanan yang tak tertahankan pada perumahan, sekolah, transportasi, kesejahteraan, dan cara hidup Swiss itu sendiri.

“Imigrasi yang tidak terkendali menyebabkan Swiss tumbuh terlalu cepat. Konsekuensi negatifnya terasa di semua bidang kehidupan,” demikian argumen SVP, partai terbesar di parlemen Swiss sejak 1999, dalam kampanyenya.

Pemerintah yang beranggotakan tujuh orang, yang terdiri dari para menteri dari empat partai terbesar Swiss, termasuk SVP, secara kolektif menentang inisiatif tersebut, memperingatkan bahwa hal itu akan mengancam stabilitas nasional, merusak perekonomian, dan mengurangi kemakmuran Swiss .

Mayoritas yang jelas di kedua majelis parlemen juga merekomendasikan penolakan proposal tersebut, demikian pula federasi serikat pekerja Swiss, Asosiasi Pengusaha Swiss, dan Economiesuisse, organisasi payung bisnis utama di negara itu.

Rudolf Minsch, kepala ekonom Economiesuisse, mengatakan proposal tersebut adalah upaya populis untuk memperbaiki masalah kompleks dengan batasan buatan yang terlalu sederhana. “Ini menjual ilusi makan siang gratis, dan tidak akan menyelesaikan masalah perumahan atau lalu lintas kita,” katanya.

Thomas Matter, seorang anggota parlemen dari SVP, menepis kekhawatiran tersebut sebagai upaya menakut-nakuti. “Kami tidak menentang imigrasi, tetapi harus moderat dan terkendali,” katanya. “Sebelumnya, kita memiliki imigrasi kualitatif; sekarang kita memiliki imigrasi kuantitatif.”

Partai-partai populis sayap kanan di Eropa telah berhasil mengeksploitasi – dan memperburuk – kekhawatiran atas imigrasi, yang tercermin dalam referendum Brexit Inggris tahun 2016 dan dalam meningkatnya dukungan untuk partai-partai seperti National Rally di Prancis dan AfD di Jerman .

Namun, meskipun banyak negara membatasi imigrasi, belum ada negara yang secara eksplisit memilih untuk membatasi jumlah penduduknya, kata Philippe Wanner, seorang ahli demografi di Universitas Jenewa – meskipun negara-negara seperti Tiongkok telah membuat undang-undang untuk mengurangi pertumbuhan.

Seperti banyak negara Eropa lainnya, Swiss membutuhkan imigrasi karena angka kelahiran menurun dan menghadapi populasi yang terus menua, dengan proporsi orang berusia di atas 65 tahun diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 27 persen dari 21 persen pada tahun 2055.

Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa kampanye menentang proposal tersebut telah mendapatkan dukungan sejak referendum diumumkan pada bulan Februari, tetapi sebagian besar survei menunjukkan persaingan ketat, dengan kubu "tidak" diprediksi akan menang dengan sekitar 52 persen suara.