Pertamax Naik, Ekonom Ingatkan Risiko Harga Pangan Melambung dan UMKM Tertekan

Jakarta - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax, dinilai perlu direspons dengan kebijakan yang berfokus pada perlindungan daya beli masyarakat rentan dan penguatan ketahanan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan dampak langsung kenaikan harga Pertamax memang tidak sebesar jika BBM bersubsidi seperti Pertalite mengalami penyesuaian harga. Hal itu karena pengguna Pertamax mayoritas berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas yang menggunakan kendaraan pribadi.

Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi tetap berpotensi menimbulkan efek lanjutan terhadap perekonomian. Biaya transportasi yang meningkat dapat memicu kenaikan biaya distribusi barang, tarif jasa, hingga harga pangan yang pada akhirnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Karena itu, fokus kebijakan harus menjaga daya beli kelompok rentan dan mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok," ujar Josua di Jakarta, Jumat (13/6).

Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat program bantuan sosial yang tepat sasaran bagi rumah tangga rentan, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, serta pelaku UMKM yang terdampak kenaikan biaya transportasi dan operasional.

Bantuan tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari bantuan tunai sementara, bantuan pangan, hingga dukungan terhadap biaya distribusi. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga konsumsi masyarakat sekaligus mengurangi tekanan ekonomi yang muncul akibat kenaikan harga BBM.

Selain memperkuat bantuan sosial, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu menjaga stabilitas harga pangan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan cadangan pangan, pelaksanaan operasi pasar, distribusi antardaerah, serta pemberian subsidi angkutan pangan dari wilayah surplus ke daerah yang mengalami kekurangan pasokan.

Josua menilai kebijakan tersebut menjadi sangat penting karena kelompok masyarakat berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Kenaikan harga pangan berpotensi memberikan tekanan yang lebih besar terhadap daya beli kelompok ini.

Di sektor transportasi, pemerintah juga disarankan memberikan dukungan sementara bagi angkutan umum, distribusi kebutuhan pokok, serta layanan logistik skala kecil. Tujuannya untuk mencegah kenaikan tarif yang terlalu cepat dan menjaga kelancaran distribusi barang di berbagai daerah.

Namun demikian, Josua menekankan bahwa dukungan tersebut perlu dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku usaha atau sektor yang benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan.

Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu memperketat pengawasan terhadap penggunaan Pertalite agar tidak terjadi perpindahan besar-besaran dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, serta peningkatan pengawasan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dinilai penting untuk mencegah kebocoran subsidi.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan perbedaan harga antarjenis BBM tidak terlalu ekstrem sehingga tidak menimbulkan distorsi konsumsi di masyarakat.

Josua juga menyoroti pentingnya dukungan bagi UMKM yang menghadapi tekanan biaya produksi. Pemerintah dapat membantu melalui penyediaan pembiayaan modal kerja berbunga rendah, penundaan sementara sejumlah pungutan daerah yang membebani pelaku usaha, bantuan digitalisasi pemasaran, hingga subsidi distribusi untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok.

"Namun, bantuan UMKM harus selektif agar tidak menjadi belanja yang bocor dan tidak tepat sasaran," tambahnya.

Dalam jangka menengah, Josua mendorong reformasi subsidi energi agar diarahkan dari pola subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diiringi dengan perbaikan transportasi umum, pengembangan kendaraan hemat energi, serta peningkatan efisiensi energi agar ketergantungan masyarakat terhadap BBM dapat berkurang secara bertahap.

Keberlangsungan UMKM

Senada dengan itu, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) meminta pemerintah menyiapkan respons kebijakan yang mendukung keberlangsungan UMKM setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi. Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Hasran mengatakan dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan dari sisi biaya operasional, tetapi juga dari sisi permintaan konsumen.

Menurut Hasran, meningkatnya biaya transportasi dapat mendorong rumah tangga mengurangi pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok maupun konsumsi non-primer seperti makan di luar rumah, membeli makanan dan minuman siap saji, hiburan, rekreasi, serta berbagai produk gaya hidup.

"Banyak UMKM sangat bergantung pada belanja kelas menengah. Ketika konsumen mulai menahan pengeluaran, dampaknya akan terlihat pada penjualan usaha kecil, terutama di sektor makanan dan minuman serta berbagai layanan berbasis konsumsi rumah tangga,” ujar Hasran.

Di sisi lain, pelaku UMKM juga menghadapi tekanan akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang meningkatkan harga berbagai bahan baku impor. Komoditas seperti kedelai, gandum, dan gula yang banyak digunakan oleh pelaku usaha menjadi lebih mahal sehingga menambah beban biaya produksi.

"Di satu sisi, permintaan dari konsumen berpotensi melemah akibat penurunan daya beli. Di sisi lain, biaya produksi dan operasional terus meningkat," katanya.

Karena itu, CIPS menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk menjaga ketahanan UMKM. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat kepercayaan terhadap rupiah guna mengurangi tekanan biaya produksi.

Sementara dalam jangka panjang, pemerintah disarankan menurunkan berbagai biaya ekonomi yang masih membebani pelaku usaha melalui pengurangan hambatan non-tarif, peninjauan tarif impor bahan baku, penyederhanaan prosedur ekspor-impor, penguatan infrastruktur logistik, serta peningkatan digitalisasi dan transparansi layanan perdagangan.

“Ketahanan UMKM sangat ditentukan oleh kemampuan para pelaku usaha memperoleh bahan baku dan menjalankan usaha dengan biaya yang kompetitif. Karena itu, reformasi struktural untuk menurunkan biaya usaha perlu menjadi bagian dari respons kebijakan yang lebih komprehensif,” tutur Hasran.