4.127 Desa Kebagian! Program IBM PU 2027 Fokus ke Irigasi, Air Bersih, Sampah

JAKARTA– Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) menjadi salah satu fokus program Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Guna mendukung program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan warga tersebut, Kementerian PU mengalokasikan anggaran dari nilai pagu indikatif 2027 sebesar Rp1,65 triliun yang akan menjangkau 4.127 titik lokasi di berbagai daerah.

Hal ini disampikan Menteri PU, Dody Hanggodo saat memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” kata Menteri Dody.

Dari pagu indikatif anggaran Kementerian PU tahun 2027 sebesar Rp98,47 triliun, sebagian dialokasikan untuk program IBM. Program tersebut mencakup 2.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada sektor Sumber Daya Air atau senilai Rp450 miliar. Sedangkan 2.127 lokasi pada unit kegiatan Cipta Karya dengan nilai pagu sebesar Rp1,2 triliun.

“Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan,” ucapnya. 

Kementerian PU menilai program IBM sebagai investasi strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai program yang dijalankan tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Program P3TGAI, misalnya, berperan dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi. Sementara itu, program Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) membantu penyediaan akses air minum di desa-desa, sedangkan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) mendukung peningkatan kesehatan lingkungan melalui layanan sanitasi dan pengelolaan sampah.

Selain itu, program Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi kawasan. Pembangunan jembatan gantung juga dinilai penting untuk membuka akses masyarakat di daerah terpencil, termasuk bagi pelajar, petani, dan warga yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.

“Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akutabel. Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” harapnya.

Langkah ini sekaligus menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan pembangunan tidak hanya berfokus pada proyek-proyek besar, tetapi juga menjangkau kebutuhan dasar masyarakat hingga tingkat desa dan kawasan terpencil