Foto: Bahas Strategi Pertumbuhan

Ads

📅 Kamis, 11 Jun 2026, 04:00 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6). Rapat tersebut membahas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2027 dilanjutkan dengan pembentukan Panja.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (tengah), dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (kedua kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi (kanan), dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).

Foto: Bahas Strategi Pertumbuhan

Doc. Koran Jakarta/M. Fachri

Berita Foto Terbaru

Inovasi Traktor Perahu Listrik ITS Gunakan Motor Listrik untuk Dukung Pertanian Modern

Mobil Patroli Trantib Bantu Antar Pelajar Pedalaman di Aceh Barat

LRT Jakarta Fase 1B Pegangsaan Dua-Manggarai Hampir Rampung

31 Kelompok KTNA Tampilkan Produk Unggulan dalam Pameran Pertanian di Indramayu

Kunjungan Ketua MPR ke Mahkamah Agung dalam Rangka Silaturahmi Kelembagaan

Tanggapan Pemerintah atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025