Pramono Optimistis Pengguna Transportasi Umum Jakarta Tetap Naik Meski Tarif Transjabodetabek Disesuaikan

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo optimistis jumlah pengguna transportasi umum akan terus meningkat meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek.

Menurut Pramono, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) justru berpotensi mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum karena biaya penggunaan kendaraan pribadi semakin tinggi.

“Apalagi dengan kenaikan BBM ini, maka peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar,” kata Pramono di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).

Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum melalui penguatan layanan dan konektivitas antarmoda. Saat ini, tingkat konektivitas transportasi publik di Jakarta telah mencapai 93 persen.

Meski tingkat penggunaan transportasi umum masih berada di bawah 30 persen, ia meyakini angka tersebut dapat terus meningkat seiring perbaikan layanan dan berbagai insentif yang diberikan pemerintah.

“Apalagi, 15 golongan kita gratiskan. Sehingga dengan demikian, di Jakarta ini, hal yang berkaitan dengan transportasi umum sudah sangat baik. Pilihannya juga banyak, apakah itu MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, JakLingko, dan sebagainya,” ujar Pramono.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menargetkan jumlah pengguna transportasi umum meningkat 5-10 persen setiap tahun. Peningkatan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas sekaligus menekan tingkat polusi udara di ibu kota.

Selain menggratiskan layanan transportasi umum bagi 15 kelompok masyarakat tertentu, Pemprov DKI juga menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.

Terkait rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek, Pramono memastikan kebijakan tersebut akan dikaji secara matang agar tidak menurunkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik.

“Prinsipnya, pasti saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar tidak membuat orang beralih ke kendaraan pribadi kembali,” katanya.

Ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang nyaman bagi masyarakat, termasuk melalui penyediaan layanan transportasi umum yang terjangkau dan berkualitas.

Meski tarif Transjabodetabek nantinya disesuaikan, Pemprov DKI Jakarta tetap berencana menambah armada guna meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan pengguna.

“Supaya habit atau perilaku orang naik transportasi umumnya meningkat, dan itu yang akan kami lakukan,” ujar Pramono.

Mengenai subsidi layanan Transjabodetabek, Pramono menegaskan pihaknya tidak ingin memperdebatkan persoalan tersebut dengan pemerintah daerah penyangga. Fokus utama Pemprov DKI, menurut dia, adalah memastikan layanan transportasi antardaerah tetap berjalan dengan baik.

Ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Wali Kota Bekasi terkait kebijakan tersebut dan memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberikan subsidi untuk layanan Transjabodetabek.

Namun demikian, Pemprov DKI akan melakukan sejumlah penyesuaian agar beban subsidi tidak semakin besar, salah satunya pada rute Transjabodetabek Blok M–Soekarno-Hatta yang saat ini dikenakan tarif Rp3.500.

“Nggak mungkin tidak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi. Tetapi yang jelas, bahwa akan ada beberapa penyesuaian yang diperlukan,” kata Pramono.

Menurut dia, beban operasional Transjabodetabek cukup besar karena hampir seluruh halte yang berada di luar wilayah Jakarta tetap menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta untuk pemeliharaan dan perawatannya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi dan menyesuaikan tarif Transjabodetabek ke depan.