Presiden Prabowo Lebih Fokus pada Kebutuhan Dasar Rakyat dan Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA- Kebijakan Pemerintah saat ini dinilai sudah banyak mengakomodasi realitas kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah. Dalam berbagai pernyataan dan arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto seperti menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah petani 6.500 per kilogram (kg), menunjukkan betap Presiden sangat memerhatikan kesejahteraan dasar rakyat,

Tokoh Muda Nahdatul Ulama yang juga sebagai pengurus Pondok Pesantren Annuriyyah Kaliwining Jember, Ubaidillah Amin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, baru-baru ini mengatakan Presiden Prabowo sangat memahami bahwa ukuran kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari indikator ekonomi makro, tetapi juga dari kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Bagi masyarakat kecil, yang paling penting adalah bisa bekerja, makan dengan layak, menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan pokok, dan menjalani hidup dengan tenang. Saya melihat Presiden Prabowo memahami hal tersebut dengan baik,” kata Ubaidillah.

Ia mencontohkan pernyataan Prabowo yang pernah menyebut bahwa masyarakat bawah tidak terlalu gusar terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Menurutnya, pandangan tersebut menunjukkan pemahaman terhadap kondisi nyata masyarakat Indonesia.

“Mayoritas rakyat bertransaksi menggunakan rupiah. Mereka membeli beras, sayur, minyak goreng, bahan bakar, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dengan rupiah. Karena itu, yang paling mereka rasakan adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan kerja,” katanya.

Meski demikian, Ubaidillah menegaskan bahwa nilai tukar rupiah tetap menjadi faktor penting bagi perekonomian nasional. Pelemahan kurs dapat memengaruhi harga barang impor dan biaya produksi sejumlah sektor. Namun bagi masyarakat kecil, dampak yang paling terasa adalah perubahan harga kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, Prabowo berusaha melihat persoalan ekonomi tidak hanya dari perspektif pasar keuangan atau perdagangan internasional, tetapi juga dari kondisi yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput.

“Beliau ingin melihat ekonomi dari sudut pandang dapur rakyat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari apakah rakyat bisa hidup cukup dan tidak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” katanya. 

Ubaidillah juga menilai Prabowo memahami bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak menuntut kehidupan yang berlebihan. Mereka lebih menginginkan kehidupan yang layak dan stabil.

“Banyak masyarakat tidak meminta menjadi kaya raya. Mereka hanya ingin memiliki pekerjaan yang baik, penghasilan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan untuk anak-anak, serta akses kesehatan yang memadai,” katanya.

Menurutnya, pola pikir tersebut tercermin dalam fokus Prabowo terhadap sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah.

Selain itu, Presiden juga secara konsisten menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam Indonesia agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh rakyat. Indonesia, kata Ubaidillah, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila kekayaan alam dikelola secara efektif dan berkeadilan.

“Presiden Prabowo sering menyampaikan bahwa kekayaan bangsa harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

Kritik yang Konstruktif