Surplus Perdagangan Menyusut, Ruang Penopang Pertumbuhan Ekonomi Semakin Terbatas

YOGYAKARTA - Potensi terjadinya pelebaran defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal II-2026 berpotensi mengganggu target pertumbuhan ekonomi Indonesia apabila berlangsung dalam jangka panjang.

Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Gadjah Mada (UGM), Mudrajad Kuncoro dari Yogyakarta, Kamis (4/6) mengatakan salah satu penyangga utama stabilitas ekonomi Indonesia selama ini adalah surplus perdagangan yang menghasilkan aliran devisa dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Selama ini penyangga stabilitas ekonomi Indonesia adalah surplus perdagangan. Dengan adanya aliran devisa yang masuk, tentu membantu menjaga nilai tukar rupiah,” kata Mudrajad.

Kenaikan harga minyak dunia jelasnya telah mendorong peningkatan impor migas, sehingga mempersempit surplus perdagangan Indonesia. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, ruang untuk menopang pertumbuhan ekonomi akan semakin terbatas.

Mudrajad menyebut terdapat tiga dampak utama yang perlu diwaspadai.

Pertama, tekanan terhadap nilai tukar rupiah akan meningkat karena kebutuhan devisa untuk membiayai impor energi menjadi semakin besar.

Kedua, kenaikan biaya energi akan mendorong naiknya biaya produksi dan logistik di dalam negeri sehingga menekan daya saing industri nasional. Kondisi tersebut menjadi semakin berat karena Indonesia belum berhasil mengatasi fenomena deindustrialisasi dini yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Indikatornya adalah menurunnya kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Paling tinggi pernah sekitar 32 persen, sekarang tinggal sekitar 19 persen,” katanya.

Ketiga, pemerintah akan menghadapi tekanan fiskal yang semakin besar apabila harga minyak dunia terus meningkat karena kebutuhan subsidi energi juga berpotensi bertambah.

Di tengah kondisi tersebut, Mudrajad menilai Indonesia masih menghadapi paradoks energi. Di satu sisi Indonesia merupakan negara penghasil minyak dan gas, namun di sisi lain masih sangat bergantung pada impor BBM dan LPG.

“Selama ketergantungan itu belum berkurang, setiap gejolak harga minyak dunia akan langsung menjadi sumber tekanan dan gangguan bagi ekonomi nasional,” katanya.

Jangan Lengah

Ketika defisit transaksi berjalan melebar, Indonesia menjadi lebih sensitif terhadap perubahan sentimen global, kenaikan suku bunga internasional, serta arus keluar modal asing.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih kuat dibandingkan saat krisis moneter 1997-1998, krisis keuangan global 2008, maupun pandemi Covid-19 pada 2020.

“Sistem perbankan lebih sehat, rasio kecukupan modal lebih tinggi, pengawasan sektor keuangan lebih baik, dan cadangan devisa masih cukup memadai untuk menutup kebutuhan impor serta pembayaran utang luar negeri jangka pendek,” jelasnya.

Namun demikian, Mudrajad meminta pemerintah tidak lengah. Ia mengingatkan adanya kombinasi tiga tekanan yang berpotensi muncul secara bersamaan atau yang ia sebut sebagai triple pressure.

Tekanan pertama adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus level 18.000 per dollar AS. Tekanan kedua adalah potensi pelebaran defisit transaksi berjalan apabila konflik geopolitik dan kenaikan harga energi berlanjut sementara Indonesia masih bergantung pada impor migas. Sedangkan tekanan ketiga adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ketiganya terjadi secara bersamaan, maka tekanan terhadap APBN, dunia usaha, dan kesejahteraan masyarakat akan semakin besar,” kata Mudrajad.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, ia menilai upaya menjaga stabilitas rupiah oleh Bank Indonesia harus dibarengi langkah strategis pemerintah pusat maupun daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Langkah tersebut antara lain melalui percepatan transisi energi, pengembangan biofuel, peningkatan lifting migas domestik, serta investasi yang lebih besar pada energi terbarukan.

“Tanpa langkah strategis itu, defisit transaksi berjalan akibat impor migas akan terus menjadi gangguan bagi ekonomi nasional dan menjadi ancaman yang tidak bisa kita abaikan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa sepakat bahwa impor migas menjadi biang kerok defisit dan cadangan devisa terpangkas Q1-2026.

Fabby pun setuju bahwa tekanan eksternal saat ini sangat berat untuk Indonesia yang statusnya masih net-oil importer atau pengimpor minyak bersih.

Masalah semakin kompleks karena kebijakan Pemerintah yang menyerap seluruh produksi minyak mentah nasional untuk kebutuhan dalam negeri. Kebijakan itu memang menjaga ketahanan energi, tapi sekaligus menghilangkan sumber devisa dari ekspor migas.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti memperkirakan titik rawan akibat lonjakan impor migas dan bahan baku, ditambah pelemahan harga komoditas ekspor utama akan terjadi pada Juli mendatang.

Menurut Esther, menyusutnya surplus perdagangan secara signifikan sudah mulai menekan ketahanan eksternal Indonesia dan memicu kewaspadaan terhadap risiko defisit transaksi berjalan yang lebih luas.

“Indonesia berpotensi mengalami defisit neraca perdagangan Juli 2026 akibat lonjakan impor migas dan bahan baku, serta tren pelemahan harga komoditas ekspor. Apalagi menyusutnya surplus perdagangan secara signifikan, ketahanan eksternal mulai tertekan dan memicu kewaspadaan terhadap risiko defisit,” kata Esther.