DKI Jakarta Raih WTP Kesembilan Beruntun, Gubernur Pramono Fokus Rekomendasi BPK

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Meski mempertahankan capaian tersebut untuk kesembilan kalinya secara beruntun, Pemprov DKI menegaskan fokus berikutnya adalah mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di lingkungan Pemprov DKI saat ini telah mencapai sekitar 85 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang berada pada kisaran 75 persen.

Menurut Pramono, capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan lembaga auditor negara. Namun, ia menilai masih terdapat ruang perbaikan agar seluruh rekomendasi dapat diselesaikan secara optimal.

"Capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di DKI Jakarta sudah berada di atas rata-rata nasional. Tetapi kami ingin terus ditingkatkan," ujarnya saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/6).

Usai menerima opini WTP, Pramono langsung memberikan arahan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) di Balai Kota DKI Jakarta. Ia meminta seluruh jajaran menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

"Setiap temuan harus menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan akuntabel," kata Pramono.

Ia menegaskan opini WTP bukan tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan setiap rekomendasi pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran.

Pramono juga menekankan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat pengawasan internal dan mempercepat penyelesaian temuan yang masih tersisa.

"Penyelesaian rekomendasi BPK bukan sekadar kewajiban administratif. Yang paling penting adalah bagaimana anggaran daerah benar-benar digunakan untuk pelayanan dan pembangunan bagi warga Jakarta," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono turut menyampaikan apresiasi kepada BPK RI, DPRD DKI Jakarta, serta seluruh perangkat daerah yang telah mendukung proses pemeriksaan laporan keuangan. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK terus diperkuat guna menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perolehan opini WTP kesembilan secara berturut-turut menjadi catatan positif bagi Pemprov DKI Jakarta. Namun pemerintah daerah memastikan fokus ke depan tidak hanya mempertahankan predikat tersebut, melainkan juga meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK hingga mendekati 100 persen agar manfaat pengelolaan anggaran dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.