Aparataur Negara Harus Memberi Teladan yang Baik

BANJARMASIN – Perilaku aparatur negara terus disorot. Mereka harus menjadi teladan dalam ketertiban hidup sehari-hari. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum (Irjen Kemenkum) Komjen Pol Hendro Pandowo menekankan disiplin dan keteladanan aparatur untuk melaksanakan tugas dengan amanah dan penuh integritas.

"Satu keteladanan lebih baik daripada seribu arahan, pemimpin harus mampu menjadi contoh, melindungi, menghargai anggota, dan membangun jajaran yang solid, loyal, serta berintegritas,” kata Hendro saat kegiatan penguatan pengawasan internal di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel), Banjarmasin, Kamis.​​​​​​​

Hendro menyatakan pentingnya penguatan pengawasan internal, penyelesaian tindak lanjut temuan, peningkatan integritas aparatur, serta pencegahan pelanggaran disiplin dan etika di lingkungan Kemenkum.

Dia pun mengingatkan agar menghindari setiap bentuk pelanggaran, baik disiplin maupun etika, serta segera selesaikan tindak lanjut temuan berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan.

Dalam kesempatan tersebut, Hendro mengapresiasi Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel Alex Cosmas Pinem beserta jajaran atas upaya dalam menindaklanjuti temuan pengawasan internal dan eksternal, serta atas penerimaan, pelayanan, dan kerja sama yang baik pada kegiatan itu.

Hendro hadir dalam rangkaian monitoring dan evaluasi pengawasan serta audit kinerja program atas penyelenggaraan bantuan hukum tahun anggaran 2025 di Kalimantan Selatan.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel Alex Cosmas Pinem menyampaikan kondisi umum kantor wilayah, perkembangan pembangunan gedung baru, serta pelaksanaan layanan bantuan hukum di Kalimantan Selatan.

Saat ini, kata dia, layanan bantuan hukum di Kalimantan Selatan didukung oleh 11 organisasi bantuan hukum (OBH) terakreditasi.

Alex turut menegaskan komitmen memperluas akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu melalui optimalisasi layanan bantuan hukum, penguatan pengawasan daerah bantuan hukum, serta sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.