PBB Siapkan Pemangkasan Jabatan Senior dan Reformasi Besar Akibat Krisis Keuangan

JENEWA — PBB berencana memangkas sejumlah posisi kepemimpinan senior dalam dua tahun ke depan sebagai bagian dari program reformasi organisasi. Langkah tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang ingin merampingkan birokrasi lembaga internasional itu.

Guterres menilai struktur PBB saat ini terlalu gemuk dan membutuhkan reformasi besar serta penghematan biaya. Upaya tersebut dilakukan di tengah krisis keuangan, dilansir dari The Straits Times, Jumat (29/5).

Krisis tersebut sebagian dipicu oleh tunggakan iuran negara anggota, termasuk dari Amerika Serikat sebagai salah satu penyumbang terbesar. Menurut Guterres, reformasi bertajuk “UN80” telah menunjukkan sejumlah kemajuan.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pemangkasan anggaran tahun 2026. PBB juga memindahkan lebih dari 2.000 pekerjaan dari kota-kota mahal ke pusat operasional dengan biaya lebih rendah.

Ia menegaskan bahwa reformasi sejati membutuhkan keputusan sulit dan dukungan penuh dari negara-negara anggota. Dalam rencana anggaran 2027, PBB akan mengurangi lapisan birokrasi dan memangkas posisi tingkat senior yang prosesnya akan berlanjut hingga 2028.

Meski demikian, Guterres belum menjelaskan secara rinci jumlah jabatan yang akan dihapus. Dokumen anggaran menunjukkan bahwa pengurangan staf senior sejauh ini masih lebih kecil dibandingkan pemangkasan pegawai di level bawah.

Jumlah posisi senior di PBB sendiri terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Banyak jabatan elite tersebut secara tidak resmi dianggap sebagai simbol pengaruh dan prestise negara-negara besar di dalam PBB.

Antonio Guterres juga menyoroti adanya inersia birokrasi dan sikap defensif di dalam tubuh PBB. Menurutnya, kondisi tersebut menghambat reformasi lebih lanjut, termasuk rencana penggabungan atau penutupan sejumlah badan PBB.

Ia menegaskan bahwa arah dan skala reformasi tetap berada di tangan negara anggota. Amerika Serikat sebelumnya berulang kali mendesak agar PBB menjadi lebih efisien dan fokus pada isu perdamaian serta keamanan global.

Washington DC juga diketahui memiliki tunggakan miliaran dollar AS kepada organisasi tersebut. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, turut menyatakan dukungan terhadap agenda reformasi PBB.

Ia menilai badan dan mandat yang tumpang tindih di dalam sistem PBB perlu dirampingkan agar organisasi dapat bekerja lebih efisien. Selain itu, sejumlah kandidat sekretaris jenderal PBB berikutnya juga mulai menyerukan perlunya reformasi dan pembaruan sistem multilateralisme global. ils/I-1