Wamendes PDT Sebut Kritik terhadap Program Pemerintah Bagian dari Demokrasi

BEIJING - Wakil Menteri Desa (Wamendes) dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan kritik terhadap program-program pemerintah, termasuk soal pedesaan adalah bagian dari demokrasi.

"Setiap program itu pasti ada plus minusnya. Pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka, yang penting ada alasannya. Kita masih demokratis, masih terus belajar, masih banyak yang juga belum bisa menerima, banyak juga yang masih nyinyir, itu bagian dari demokrasi kita," kata Riza Patria di Beijing, Rabu (27/5).

Riza menyampaikan hal tersebut dalam sela-sela rapat pertama Komite Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (Global Partnership for Poverty Alleviation and Development atau GPPAD) yang digagas pemerintah China.

"Tentu para pemimpin, termasuk Presiden Prabowo memahami karakter masyarakat kita. Kami tidak ingin menyalahkan mereka, kami ajak mereka ikut memberikan kontribusi terbaik yang membangun desa, membangun bangsa," katanya.

Ke depannya, kata dia, semua pihak termasuk orang-orang yang mengkritik program pemerintah diberi kesempatan untuk ikut membangun.

"Semua yang selama ini nyinyir mungkin, menyalahkan pemerintah, kita beri kesempatan untuk terlibat aktif membangun Indonesia. Dengan cara, ayo kita bangun desa kita masing-masing. Kalau setiap tokoh nanti memberikan kontribusi terbaik yang membangun desa, maka desa akan maju, pada akhirnya Indonesia akan maju," kata Riza.

Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program pengentasan kemiskinan yaitu pertama, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dimulai pada 16 Mei 2026 dengan peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP.

Data per 25 Mei 2026, sudah ada 13 provinsi yang memiliki gerai KDKMP dengan total gerai adalah 10.534 atau 12,6 persen dari total 83.376 KDKMP yang sudah terdaftar sebagai badan hukum.

Provinsi terbanyak yang dalam pendirian KDKMP adalah Jawa Tengah, yaitu 75,54 persen gerai sudah terbangun. Pada Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2026, pemerintah menargetkan ada 20.000-30.000 koperasi desa selesai dibangun dan dalam jangka panjang ditargetkan lebih dari 80.000 desa dan kelurahan di Indonesia memiliki Koperasi Merah Putih.

Untuk pendanaan, pemerintah mengambil 58,03 persen dari alokasi Dana Desa 2026 atau Rp34,57 triliun dari pagu Rp60,57 triliun, untuk mendukung program tersebut. Saat ini pemerintah juga sedang melakukan perekrutan untuk 30.000 manajer koperasi.

Sejumlah kritik mengatakan KDKMP dirancang sangat sentralistik karena negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi sekaligus berperan sebagai perancang desain bisnis, penyandang dana, penyedia infrastruktur, perekrut SDM, hingga penghubung rantai pasok nasional.

Masyarakat pun tidak terlibat dalam merancang sistem ekonomi desa melalui KDKMP. Apalagi proyek tersebut juga menyebabkan pemotongan anggaran dana desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang berlaku per 12 Februari 2026, anggaran dana desa yang akan dialokasikan sebanyak 58,03 persen atau Rp34,57 triliun guna mendukung proyek KDKMP.

Itu artinya, pagu Dana Desa 2026 yang sebesar Rp60,57 triliun akan dipangkas sekitar Rp34,57 triliun, sehingga hanya menyisakan Rp25 triliun. Jika pada tahun-tahun sebelumnya rata-rata setiap desa menerima Rp1 miliar, maka setelah dipotong nominalnya menjadi Rp200 juta-Rp300 juta saja.