321 Desa di Aceh Barat Tengah dalam Pengawasan Penggunaan Anggaran
Minggu, 24 Mei 2026, 07:28 WIB | Oleh: Aloysius Widiyatmaka
Doc: ist
ACEH BARAT – Penggunaan dana 321 desa di seluruh Aceh Barat terus dipantau sebab nilai anggaran yang dikucurkan tergolong sangat besar.
“Kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum yang tegas melalui bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) apabila ditemukan bukti-bukti yang cukup mengenai adanya indikasi penyelewengan yang merugikan keuangan negara,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Irfan Nirwana Satriyadi kepada ANTARA di Meulaboh, Sabtu.
Dalam proses penertiban itu, Kejari Aceh Barat juga bersinergi dengan pihak Inspektorat untuk memeriksa penggunaan anggaran, baik untuk tahun-tahun anggaran sebelumnya (masa lalu) maupun yang sedang berjalan saat ini.
Meski pengawasan diperketat, Irfan mengungkapkan bahwa sejauh ini pihak Kejaksaan melihat masih adanya itikad baik dari sejumlah kepala desa di Aceh Barat untuk mengembalikan kerugian negara yang sempat ditemukan dalam penggunaan dana desa.
Kejaksaan Negeri Aceh Barat juga mengapresiasi sikap kooperatif tersebut dan berharap kepala desa lainnya juga memiliki kesadaran serta tanggung jawab penuh atas anggaran yang telah dipergunakan.
Irfan Nirwana Satriyadi juga memberi imbauan tegas kepada seluruh kepala desa (Keuchik) di Kabupaten Aceh Barat, agar benar-benar menjaga dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa.
Ia menegaskan langkah itu penting dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, ataupun perbuatan melawan hukum lainnya di lapangan dalam pelaksanaan program dana desa.
"Kami dari kejaksaan menghimbau agar kepala desa benar-benar menjaga dan mematuhi ketentuan terkait dengan penggunaan dana desa. Sehingga di lapangan itu dalam pelaksanaannya tidak terjadi semacam penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum," ujar Irfan.
Menanggapi isu dan informasi mengenai banyaknya kepala desa yang merekrut aparatur desa dari kalangan keluarga dekat sendiri (seperti anak, menantu, hingga saudara kandung), Kajari Aceh Barat menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya melihat dari struktur formal tersebut.
"Kami tidak melihat dari sisi itu nya (hubungan keluarga) saja, tapi kami juga melihat dari sisi perbuatan materiel nya dulu. Kalau misalnya terindikasi KKN atau apa, ya
itu kan kami harus membuktikan terlebih dahulu apakah benar seperti itu atau tidak. Namun, kami tetap merespons informasi data yang masuk kepada kami untuk
ditindaklanjuti," kata Irfan menambahkan
Ia menegaskan, kejaksaan akan berfokus pada pembuktian materiel dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan di lapangan. Pihak Kejaksaan akan tetap merespons dan menindaklanjuti setiap data serta informasi yang masuk untuk mencari fakta yang sebenarnya.
Kejaksaan Negeri Aceh Barat juga akan melakukan penelusuran lebih mendalam guna memastikan apakah praktik tersebut berakibat pada terjadinya penyalahgunaan wewenang yang nyata atau tidak.
Like, Share, Comment:
Inilah Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres
12 Nov 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!