Warga Jakarta Menghadapi Masalah Kedaulatan Informasi di Era Digital

JAKARTA – Warga Jakarta saat ini tengah menghadapi tantangan zaman, termasuk menghadapi persoalan kedaulatan informasi dan transformasi digital. “Semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga,” tandas Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta Uus Kuswanto.

“Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk merefleksikan semangat persatuan dan perjuangan bangsa sejak berdirinya Budi Utomo pada 1908. Hal ini menegaskan pentingnya melindungi generasi muda sebagai fondasi utama dalam menjaga kemandirian dan kedaulatan bangsa,” ujar Uus saat menjadi Inspektur Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan penuh PP Tunas, termasuk penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Ia menilai, momentum ini harus menjadikan setiap langkah pembangunan berorientasi pada kemajuan bersama.

“Kebangkitan nasional adalah milik seluruh rakyat Indonesia, yang bermula dari kesadaran individu, tumbuh secara kolektif, dan bermuara pada kemajuan bangsa di tingkat global,” kata Uus. Ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) berlaku efektif mulai 28 Maret 2026.

Aturan tersebut membatasi anak dari berbagai platform digital berisiko tinggi, terutama delapan platform digital pada penerapan awal, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox.

Pergeseran

Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti adanya pergeseran tantangan bangsa, yang sebelumnya berfokus pada persoalan teritorial, namun saat ini pada kedaulatan informasi dan transformasi digital. “Memasuki tahun 2026, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Karena itu, peringatan ini menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan talenta muda Indonesia,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang mengangkat tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, Pramono menjelaskan, perlindungan generasi muda di ruang digital menjadi perhatian penting pemerintah. Ini termasuk melalui penerapan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jakarta mendukung penuh penerapan PP Tunas, sehingga diharapkan kebijakan ini dapat mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap gawai. Sebagai bentuk dukungan terhadap peraturan tersebut, Pramono juga membuat Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menurut dia, dibanding daerah lain di Indonesia, anak-anak di Jakarta relatif lebih melek digital. Untuk itu, peraturan turunan dari PP Tunas dinilai perlu dibuat. Pembuatan Pergub sebagai turunan dari PP Tunas merupakan salah satu bentuk dukungan dari Pemerintah Jakarta terhadap aturan tersebut.

Tawuran

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur melibatkan sebanyak 100 pelajar SMA dan SMK dalam “Dialog Interaktif Pencegahan Tawuran” dalam rangka menekan angka tawuran remaja yang masih terjadi di sejumlah wilayah. “Memang kebetulan yang diundang dialog itu anak-anak sekolah dari swasta, sebanyak 100 siswa, nanti ke depannya juga akan merambat ke sekolah negeri. Tujuannya salah satunya pencegahan tawuran,” kata Wakil Walikota Jakarta Timur Kusmanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dialog interaktif ini diselenggarakan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Timur. Kusmanto menyoroti pentingnya pembinaan dan edukasi kepada pelajar agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif seperti tawuran maupun penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan langkah preventif yang dilakukan pemerintah bersama aparat keamanan dan para pemangku kepentingan untuk membangun kesadaran pelajar mengenai dampak buruk tawuran.

Apalagi, keterlibatan pelajar secara langsung dalam dialog interaktif menjadi langkah penting untuk membangun partisipasi aktif generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.