KPK Terbitkan Dua Sprindik Baru Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bupati Ponorogo Nonaktif

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) baru. Ini terkait pengembangan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko.

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (20/5). “Sprindik baru itu terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Ponorogo,” ujar dia.

Menurut Budi, sprindik kasus korupsi yang diterbitkan masih bersifat umum dan belum menetapkan tersangka baru. Sedangkan sprindik kasus pencucian uang diterbitkan sebagai bagian pengembangan perkara.

Berdasarkan sprindik tersebut, penyidik KPK lalu menggeledah rumah pengusaha berinisial CM di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Di sana penyidik menyita barang bukti elektronik berupa telepon genggam.

CM diduga memiliki kaitan dengan penyaluran dana kepada Sugiri Sancoko. Dia juga mengaku pernah memberikan pinjaman untuk kebutuhan kampanye Pilkada Bojonegoro 2024.

KPK juga menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap CM pada 25 Mei 2026 di kantor BPKP Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan guna mendalami dugaan aliran dana pencucian uang pada kasus di Bojonegoro.

Selain di Pacitan, penyidik KPK juga menggeledah Gedung Terpadu Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Selasa (19/5). Dari lokasi tersebut, penyidik membawa tiga koper berisi dokumen serta menyita barang bukti elektronik menyerupai flashdisk.

Sugiri Sancoko didakwa menerima suap Rp900 juta terkait perpanjangan jabatan Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo. Dia juga didakwa menerima commitment fee proyek rumah sakit dan gratifikasi Rp5,57 miliar selama periode 2021-2025. ils/I-1