KKP Kembangkan Model Kolaborasi Konservasi Penyu di Anambas

ANAMBAS – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat upaya perlindungan penyu sebagai spesies yang dilindungi melalui pengembangan model kolaborasi konservasi di Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas. Pendekatan ini mengedepankan sinergi antara pemerintah, mitra, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai kunci keberhasilan pengelolaan yang berkelanjutan.

Kolaborasi ini diperkuat melalui pelatihan penandaan penyu menggunakan metal tag yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Pulau Mangkai, sebagai bagian dari upaya meningkatkan sistem pemantauan dan pendataan populasi penyu secara berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menambahkan, Pulau Mangkai memiliki nilai strategis sebagai pulau terluar Indonesia sekaligus habitat penting pendaratan penyu. “Pulau Mangkai juga merupakan bagian dari Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas yang dikelola KKP. Karena itu, pengelolaannya tidak hanya difokuskan pada perlindungan ekosistem, tetapi juga diarahkan untuk mendorong manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat melalui pengembangan ekowisata berbasis konservasi,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Sementara itu, Kepala Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru, Rahmad Hidayat, menyampaikan bahwa model kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan penyu secara terpadu. “Kolaborasi multipihak memungkinkan pengelolaan konservasi berjalan lebih efektif karena melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan habitat penyu,” terangnya.

Ia menambahkan, hasil pemantauan menunjukkan tren yang positif. Sepanjang periode 2022 hingga 2025, tercatat 3.139 pendaratan penyu berhasil dimonitor, dengan 2.858 sarang direlokasi untuk meningkatkan keberhasilan penetasan sekaligus meminimalkan ancaman predator. Dari total 259.221 butir telur yang terdata, sebanyak 224.075 telur berhasil menetas, dengan 221.635 tukik telah dilepasliarkan ke habitat alaminya.

Ketua Yayasan Jaga Mangkai, Murwanto, menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada aspek konservasi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat. “Kami mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari pemantauan hingga pengembangan ekowisata, sehingga konservasi penyu dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian lokal,” ungkapnya.

Selain itu, KKP bersama mitra terus meningkatkan kapasitas masyarakat lokal sebagai petugas perlindungan penyu melalui pelatihan pemasangan metal tag. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi individu penyu, memantau pola migrasi, serta memperkuat basis data ilmiah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih optimal dan berdampak.

Kepala Desa Keramut, Markos, menyampaikan apresiasi atas program yang melibatkan masyarakat secara langsung. “Kami merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga penyu dan habitatnya. Melalui pelatihan dan pendampingan ini, kami tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga peluang ekonomi dari kegiatan konservasi,” ujarnya.

Ke depan, pengembangan konservasi penyu di Pulau Mangkai akan diperkuat melalui penyediaan fasilitas pendukung seperti rumah jaga, energi terbarukan, air bersih, serta program edukasi dan adopsi sarang penyu. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat edukasi sekaligus destinasi ekowisata berbasis konservasi di wilayah perbatasan Indonesia.

KKP menegaskan bahwa pengembangan model kolaborasi ini akan terus diperluas sebagai bagian dari strategi nasional perlindungan spesies laut dilindungi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan pentingnya penguatan ekonomi biru melalui perlindungan ekosistem laut, termasuk konservasi penyu, guna menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.