DPRD dan Pemprov DKI Mulai Bahas RKPD 2027, Pastikan KJP dan KJMU Tetap Aman

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menghadiri audiensi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/5). Pertemuan tersebut menjadi langkah awal sebelum pembahasan resmi RKPD 2027 bersama DPRD dimulai pekan depan.

Audiensi itu turut dihadiri pimpinan DPRD DKI Jakarta, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta sejumlah anggota dewan. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD membahas arah kebijakan pembangunan Jakarta di tengah tantangan ekonomi global dan keterbatasan fiskal daerah.

Khoirudin mengatakan pembahasan RKPD 2027 menjadi agenda penting karena akan menentukan prioritas pembangunan Jakarta dalam beberapa tahun mendatang. Menurutnya, kondisi ekonomi global saat ini memberikan tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah, termasuk bagi Pemprov DKI Jakarta.

"Pekan depan RKPD 2027 mulai dibahas bersama DPRD," ujar Khoirudin usai audiensi.

Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Gubernur Pramono Anung menyampaikan bahwa tekanan ekonomi global berdampak langsung terhadap kondisi fiskal daerah. Selain itu, pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat juga masih terus berlanjut sehingga memengaruhi ruang fiskal Pemprov DKI Jakarta.

"Tekanan ekonomi dunia berdampak pada anggaran daerah, termasuk pengurangan DBH," katanya.

Meski menghadapi tekanan fiskal, Khoirudin menegaskan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam RKPD 2027. Ia memastikan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan tidak akan dikurangi meskipun pemerintah perlu melakukan penyesuaian belanja daerah.

Menurutnya, berbagai program bantuan pendidikan yang selama ini berjalan akan tetap dipertahankan. Program tersebut antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJP Plus, hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang dinilai masih sangat dibutuhkan masyarakat.

"Layanan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan, tetap diutamakan," ucapnya.

Selain sektor pendidikan dan kesehatan, penanganan banjir dan kemacetan juga masih menjadi fokus utama pembangunan Jakarta pada 2027. Pemerintah daerah bersama DPRD akan mencari formulasi kebijakan agar program penanganan dua persoalan klasik ibu kota tersebut tetap dapat berjalan optimal meskipun anggaran terbatas.

Khoirudin mengatakan keterbatasan pendapatan daerah membuat Pemprov DKI Jakarta harus mulai menyiapkan strategi alternatif pembiayaan pembangunan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah melalui skema creative financing atau pembiayaan kreatif agar pembangunan tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan kota tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga dinilai perlu lebih inovatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan.

"Kami membuka peluang pembiayaan kreatif, termasuk obligasi atau sukuk daerah," ujar Khoirudin.

Ia menambahkan, DPRD DKI Jakarta akan mengawal pembahasan RKPD 2027 agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dinilai penting untuk menjaga stabilitas pembangunan Jakarta di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.