Dominasi Kendaraan Pribadi Capai 80 Persen, DIY Perkuat Transportasi Publik

YOGYAKARTA - Lonjakan aktivitas masyarakat di wilayah perkotaan mendorong Pemerintah Daerah DIY mempercepat pengembangan sistem transportasi publik yang saling terhubung. Kehadiran layanan transportasi yang terpadu dinilai menjadi kebutuhan penting agar mobilitas masyarakat dapat berjalan lebih efektif, nyaman, aman, serta mendukung konsep pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, dalam Focus Group Discussion (FGD) Arah Kebijakan Integrasi Transportasi Perkotaan di DIY, Selasa (19/05). Menurutnya, peningkatan konektivitas antarmoda menjadi salah satu langkah yang terus diperkuat untuk menciptakan sistem transportasi yang mampu melayani masyarakat lokal maupun wisatawan yang datang ke Yogyakarta.

“Tuntutan tingginya mobilitas ini tidak bisa dielakkan. Dan kami juga ingin bagaimana mampu menawarkan kenyamaan transportasi bagi masyarakat DIY maupun pengunjung yang datang ke Jogja. Namun memang masih ada persoalan besar, khususnya di wilayah perkotaan, yakni ketergantungan kepada penggunaan kendaraan pribadi,” jelasnya.

Ia menilai tingginya penggunaan kendaraan pribadi masih menjadi tantangan besar bagi pengembangan transportasi publik di kawasan perkotaan. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi di DIY juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata kenaikan sekitar 6,2 persen setiap tahun. Kondisi tersebut berdampak pada dominasi penggunaan kendaraan pribadi yang mencapai sekitar 80 persen di wilayah perkotaan.

“Ketergantungan masyarakat kepada penggunaan kendaraan pribadi ini yang juga membuat cukup berat untuk beralih ke kendaraan umum. Karenanya, Pemda DIY terus mendorong penguatan konektivitas antarmoda melalui integrasi layanan kereta api perkotaan, Trans Jogja, terminal, kawasan park and ride, serta pengembangan simpul-simpul transportasi strategis lainnya,” paparnya.

Sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan transportasi, Pemda DIY menyiapkan penguatan sistem transportasi perkotaan berbasis integrasi serta pengembangan titik-titik simpul transportasi di kawasan strategis. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan sumbu filosofi yang lebih ramah transportasi publik dan pejalan kaki.

“Kami juga akan melakukan penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan transportasi berbasis rel dan konektivitas wilayah. Selanjutnya, kami akan mendorong pengembangan transportasi massal yang aman, nyaman, efisien, serta sistem mobilitas perkotaan rendah emisi dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI, Joice, mengatakan sistem transportasi umum di Yogyakarta sejatinya sudah mulai memiliki keterhubungan antarlayanan, termasuk jaringan Trans Jogja yang terintegrasi dengan sejumlah stasiun kereta api. Meski demikian, efektivitas layanan tersebut dinilai masih memerlukan penguatan.

“Pemerintah Indonesia saat ini memang secara aktif mendorong pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi melalui skema pendanaan di luar APBN. Upaya ini menjadi pendorong utama dalam pengembangan infrastruktur, terutama di sektor kereta api. Namun yang harus dipahami, pengembangan jalur kereta api itu juga tidak mudah,” imbuhnya.

Menurut Joice, pembangunan infrastruktur perkeretaapian memerlukan proses panjang dan tahapan yang kompleks, termasuk berbagai kajian mendalam sebelum proyek dapat dijalankan.

Hingga tahun 2030, pemerintah menargetkan jaringan kereta api nasional mencapai panjang 10.524 kilometer, termasuk 3.756 kilometer untuk jalur kereta api perkotaan. Namun prioritas pembangunan jaringan baru akan difokuskan di Pulau Sumatera dan Sulawesi, sedangkan wilayah Jawa diarahkan pada peningkatan kapasitas jalur yang sudah ada.

“Untuk wilayah Pulau Jawa, difokuskan pada pengembangan jalur ganda dan elektifikasi, serta pengoperasian kereta cepat. Pengembangan jalur kereta api memang mampu menjadi solusi, namun pengembangan tidak bisa terjadi tanpa integrasi dengan moda transportasi lainnya,” tutup Joice.