Antisipasi Kejahatan, CCTV Ibu Kota Perlu Terintegrasi

JAKARTA -  Keberadaan Closed Circuit Television (CCTV) atau kamera pengawas milik Pemprov Jakarta dan Polda Metro Jaya harus terintegrasi untuk memperkuat keamanan dan kenyamanan warga. 

"Dengan adanya integrasi, harapannya menjadi suatu solusi," kata Wakil Ketua DPRD Jakarta Wibi Andrino. Menurut dia, integrasi CCTV ini dapat menjadi kekuatan baru, terutama dalam bidang keamanan serta kenyamanan warga ibu kota.

Penyebaran CCTV secara terintegrasi, lanjut Wibi, mendukung pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk memantau potensi kejahatan jalanan seperti begal dan jambret. Sistem tersebut juga mendukung pengawasan titik kemacetan, sehingga dengan adanya integrasi tersebut, harapannya bisa menjadi solusi.

"Ini adalah langkah yang sangat amat ditunggu oleh masyarakat Jakarta, di mana ada integrasi layanan CCTV yang tersebar di Jakarta. Ini menjadi suatu kekuatan baru, terutama untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat Jakarta," ujarnya.

Selain itu, kata Wibi, optimalisasi CCTV menjadi langkah realistis, sebab pengadaan kamera pengawas dalam APBD membutuhkan biaya tidak sedikit. Karena itu, dia mendorong pemanfaatan secara maksimal seluruh CCTV eksisting lewat kerja sama lintas instansi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Polda Metro Jaya mengintegrasikan sekitar 24.000 CCTV dalam satu sistem pengawasan bersama guna menjaga ketertiban umum dan keamanan di Jakarta.

“CCTV yang akan dikelola bersama kurang lebih di tahap awal ini sebelum pengembangan, kurang lebih nanti 24.000,” kata Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin. Pramono menjelaskan CCTV tersebut berasal dari berbagai sumber, mulai dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi perangkat daerah (OPD), sarana lalu lintas milik Polda Metro Jaya, hingga gedung-gedung bertingkat lebih dari empat lantai di Jakarta. Demikian pula CCTV yang telah terpasang di berbagai titik strategis, di antaranya MRT, LRT, Transjakarta, hingga gedung bertingkat akan dihubungkan dalam satu sistem terpadu.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep  Edi  Suheri  memastikan integrasi CCTV Jakarta dalam satu sistem pengawasan akan dilengkapi dengan teknologi pendukung, khususnya untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan.

“Kita punya semuanya, tapi itu teknis penyidikan dan penyelidikan,” kata Asep usai penandatanganan nota kesepakatan di Balai Kota, Jakarta, Senin. Kendati demikian, Asep tidak menjelaskan teknologi itu secara rinci karena hal tersebut bersifat teknis. Namun, dia memastikan keberadaan CCTV akan membantu polisi mempercepat respons ketika terjadi gangguan keamanan maupun kemacetan lalu lintas.

Asep juga mengungkapkan Polda Metro Jaya saat ini juga terus memetakan titik-titik rawan kejahatan untuk memperkuat patroli dan pengawasan di lapangan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan akses dashboard CCTV tidak bisa dibuka secara bebas oleh masyarakat karena berkaitan dengan kerahasiaan publik.

Pramono mengatakan CCTV tersebut hanya bisa diakses oleh Pemerintah Provinsi Jakarta, Polda Metro Jaya, hingga Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam). “Untuk dashboard-nya nanti tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini karena ini menyangkut kerahasiaan publik,” katanya.