Presiden Prabowo Beri Pemerintah Kota Mataram Sapi Kurban

MATARAM – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), direncanakan mendapatkan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, di Mataram, Minggu (17/5), mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Sekretariat Negara (Setneg) untuk mengusulkan masjid yang akan menerima bantuan sapi tersebut.

​"Kami sudah menyiapkan rencana masjid yang akan menerima dan saat ini masih berproses melalui Biro Kesra Setda Provinsi NTB, untuk kemudian diteruskan ke pemerintah pusat," katanya.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, menurut dia, sapi yang diberikan merupakan jenis Limosin dengan bobot diperkirakan di atas 500 kilogram dan daging sapi akan dibagi ke warga sekitar masjid yang telah ditetapkan.

Sementara untuk pengadaan sapi kurban dari Presiden biasanya mengutamakan peternak lokal dari daerah setempat agar dapat meningkatkan ekonomi peternak setempat.

"Kalau tahun lalu, sapi Presiden kami beli dari peternak di wilayah Sekarbela, Mataram. Untuk tahun ini belum kami seleksi," katanya.

Sedangkan untuk menambah jumlah hewan kurban yang akan didistribusikan kepada masyarakat, Pemkot Mataram juga mendorong kontribusi dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

​"Masing-masing OPD diharapkan dapat menyumbangkan hewan kurban baik berupa sapi maupun kambing," katanya.

Seluruh hewan kurban tersebut dijadwalkan sudah terkumpul di sekretariat panitia pada H-2 Idul Adha, untuk kemudian didistribusikan baik dalam bentuk hewan hidup maupun daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Sistem pembagian akan diatur di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Mataram," kata Lalu Martawang.

​Selain persiapan hewan kurban, tambahnya, Pemkot Mataram juga telah menetapkan lokasi pelaksanaan Shalat Idul Adha 1447 Hijrah yang akan dipusatkan di parkir timur Lombok Epicentrum Mall (LEM), bekerja sama dengan manajemen mall dan Takmir Masjid Raudhatul Jannah.

"​Waktu pelaksanaan shalat akan mengikuti keputusan resmi pemerintah pusat melalui sidang isbat," kata Lalu Martawang.