Pemkot Jaktim Tak Tunggu Ada Korban Celaka! Perketat Pengawasan Jalan Berlubang

JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Timur memperketat pengawasan terhadap jalan berlubang di seluruh wilayah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

"Pengawasan ketat diperlukan agar tidak terjadi kembali insiden yang membahayakan masyarakat akibat kondisi jalan yang tidak layak," kata Wakil Walikota Jakarta Timur Kusmanto di Jakarta, Rabu.

Kusmanto menyebut Pemkot Jaktim telah menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) penanganan jalan berlubang di wilayah Jakarta Timur.

Dalam rapat tersebut, Kusmanto menyebut bahwa penanganan jalan berlubang harus menjadi prioritas seluruh kecamatan karena menyangkut keselamatan warga.

Selain itu, rapat tersebut sebagai langkah untuk menekan potensi kecelakaan lalu lintas serta memastikan infrastruktur jalan tetap dalam kondisi aman dan layak digunakan masyarakat.

Dia mengingatkan agar kejadian kecelakaan akibat infrastruktur jalan yang rusak tidak terulang kembali, seperti insiden yang pernah terjadi di wilayah Matraman beberapa waktu lalu.

"Jangan sampai ada kejadian seperti di Matraman beberapa bulan yang lalu berulang kembali. Tolong sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui kegiatan penanganan jalan berlubang di wilayah masing-masing," ujar Kusmanto.

Menurutnya, setiap kecamatan harus aktif memberikan informasi kepada masyarakat terkait progres penanganan jalan berlubang di wilayah masing-masing.

Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui upaya pemerintah dalam menjaga keselamatan pengguna jalan.

Rapat Monev ini turut dihadiri oleh perwakilan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur, para camat dari 10 kecamatan, serta Satpel Bina Marga se-Jakarta Timur

Kusmanto juga menekankan pentingnya pengecekan langsung di lapangan oleh jajaran kecamatan dan dinas terkait.

Dia meminta agar jajaran tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi juga memastikan kondisi nyata di jalan.

Kegiatan inspeksi lapangan tersebut direncanakan mulai pekan depan mencakup wilayah Kecamatan Cipayung hingga Kramat Jati.

"Keterbukaan informasi dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci untuk mencegah timbulnya masalah baru di lapangan," ucap Kusmanto.