Gus Ipul Minta Panti Asuhan Lakukan Pemutakhiran Data untuk Tingkatkan Kredibilitas

SURABAYA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan pentingnya data yang akurat dan kredibilitas dalam mengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau panti asuhan. Dengan demikian, layanan yang diberikan maksimal dan tepat sasaran.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Dialog Menteri Sosial dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial se-Provinsi Jawa Timur di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (9/5).

Gus Ipul menyoroti pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, termasuk yang dilaksanakan oleh LKS.

"Jadi salah satu tugas saya dengan Ibu Gubernur, dengan Bupati/Wali Kota melalui Dinsos masing-masing adalah melakukan pemutakhiran data. Ini instruksi Bapak Presiden, semua bisa ikut berpartisipasi," kata Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan terdapat dua jalur pemutakhiran data. Pertama melalui jalur formal, mulai dari RT/RW dan Lurah atau Kades, kemudian ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi dan ditetapkan Kepala Daerah.

"Ini sudah kita kasih saluran khusus bu, namanya aplikasi SIKS-NG. Dimana aplikasi ini adalah menjadi penghubung antara Operator Desa, Operator Dinsos dan juga Operatornya Kementerian Sosial," jelas Gus Ipul.

Disamping jalur formal, ada jalur partisipasi yang bisa diakses oleh siapapun, melalui aplikasi Cek Bansos, Call Center maupun whatsApp center.

Gus Ipul juga mengajak para pengelola LKS untuk membangun kredibilitas melalui proses akreditasi sehingga lembaga bisa membangun kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk lembaga filantropi, tanpa harus selalu tergantung kepada anggaran negara.

"Maka itu dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak seluruh pengelola LKS, mari kita buat lembaga kita kredibel," ujar Gus Ipul.

Kedepan, Gus Ipul berharap pertemuan dengan pengelola LKS ini dapat menghasilkan rencana aksi bersama yang berdampak dan bisa meningkatkan pelayanannya, dengan melakukan revitalisasi, akreditasi, dan penguatan sumber daya manusia.

"Sehingga LKS benar-benar bisa melayani dengan baik mereka yang memerlukan pelayanan sosial," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Sosial terkait penetapan Permensos Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

"Artinya, Pak Menteri betul-betul fokus bagaimana mitra strategis kita untuk dihidupkan kembali, diperhatikan," kata Adhy.

Senada dengan Mensos Gus Ipul, Adhy Karyono juga menekankan pentingnya identifikasi data, akreditasi dan standarisasi pelayanan LKS.

"Setelah terakreditasi dengan baik kelembagaannya, tentu kita harus bisa memastikan bahwa yang dilakukan oleh LKS itu memenuhi standar pelaksanaan kegiatan sosial," katanya.