Pemprov DKI Raih Penghargaan Transaksi UMKM Terbesar 2025 di Inabuyer B2B2G Expo 2026

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi dengan Nilai Transaksi Usaha Mikro Kecil (UMK) Terbesar Tahun Anggaran 2025 dalam ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen Pemprov DKI dalam memperluas akses pasar UMKM melalui sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penghargaan diterima langsung Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Gedung Smesco Indonesia, Selasa (5/5).

Ratu mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bukti keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM lokal melalui kebijakan yang membuka peluang lebih luas bagi produk dalam negeri untuk masuk ke rantai pengadaan pemerintah. Menurutnya, pencapaian itu juga tidak terlepas dari sinergi lintas perangkat daerah dan pelaku usaha yang terus beradaptasi menghadapi tantangan ekonomi.

"Penghargaan ini menjadi bukti bahwa keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberi ruang lebih luas bagi produk lokal untuk berkembang dan masuk ke rantai pengadaan pemerintah," ujar Ratu.

Sepanjang 2025, nilai transaksi pengadaan Pemprov DKI Jakarta tercatat mencapai Rp13,7 triliun. Angka tersebut didorong penguatan sistem pengadaan yang semakin inklusif terhadap produk UMKM lokal, salah satunya melalui Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang transaksi e-purchasing dengan usaha mikro dan usaha kecil melalui sistem e-order.

Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat sektor UMKM melalui berbagai program pendampingan. Mulai dari pembiayaan usaha, peningkatan kualitas produk, digitalisasi pemasaran, legalitas usaha, penguatan koperasi, hingga perluasan akses terhadap pengadaan pemerintah daerah.

Menurut Ratu, kebijakan belanja pemerintah memiliki dampak strategis terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketika produk UMKM digunakan dalam pengadaan pemerintah, maka efeknya tidak hanya mendorong ekonomi daerah, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan memperkuat usaha keluarga.

"Belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi rakyat. Ketika produk UMKM digunakan dalam pengadaan pemerintah, dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja," katanya.

Ia menambahkan, Gubernur Pramono Anung menempatkan UMKM sebagai salah satu fondasi penting pembangunan Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan. Karena itu, Pemprov DKI terus berupaya membuka peluang agar UMKM dapat tumbuh dan naik kelas di tengah persaingan ekonomi perkotaan.

"UMKM harus menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus membuka peluang agar pelaku UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang," tutur Ratu.

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penguatan ekosistem UMKM dapat semakin memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga berharap dukungan terhadap sektor UMKM mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang lebih merata, tangguh, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.