Pemkot Semarang Mempercepat Penanganan Tanah Longsor di Kalialang Gunungpati

Semarang - Pemerintah Kota Semarang terus mengebut penanganan dampak bencana tanah longsor di kawasan Kalialang, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, mulai infrastruktur hingga pengiriman bantuan.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, di Semarang, Kamis, menyebut berbagai langkah percepatan langsung dilakukan, mulai dari penanganan darurat, pemulihan akses lingkungan, hingga pemenuhan kebutuhan warga terdampak.

Ia menegaskan bahwa Pemkot Semarang tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga memastikan proses pemulihan berjalan cepat agar warga segera kembali merasa aman dan nyaman.

"Keselamatan warga menjadi prioritas utama. Karena itu seluruh OPD kami minta bergerak cepat dan saling terintegrasi agar penanganan di lapangan benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Sejak hari pertama kejadian, penanganan dilakukan secara gotong royong melibatkan BPBD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, TNI, relawan, hingga warga sekitar.

Memasuki progres penanganan, Pemkot Semarang mulai melakukan pembersihan akses jalan agar mobilitas bantuan dan aktivitas warga kembali lancar.

Disperkim bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Koramil, Kecamatan Gunungpati, dan Kelurahan Sukorejo juga melakukan perbaikan atap bangunan penampungan sementara guna meningkatkan kenyamanan warga selama masa tanggap darurat.

Di saat bersamaan, dapur umum yang dikelola ibu-ibu PKK Kelurahan Sukorejo terus aktif menyediakan kebutuhan konsumsi harian bagi warga terdampak.

Selain itu, BPBD Kota Semarang turut menyalurkan bantuan darurat berupa paket sembako untuk dapur umum, selimut, matras, dan terpal.

Sebagai tambahan, Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan tambahan, berupa sepuluh kasur lipat dan dua kardus makanan siap saji guna mendukung kebutuhan warga di pengungsian.

Tidak berhenti pada penanganan darurat, kata dia, Pemkot Semarang juga mulai masuk pada tahap pemulihan lingkungan.

Disperkim telah menyusun rencana teknis dan kebutuhan anggaran untuk perbaikan infrastruktur terdampak, mulai dari pavingisasi jalan lingkungan.

Kemudian, perbaikan drainase, instalasi penerangan dan listrik, sanitasi air bersih, hingga pembenahan fasilitas penampungan sementara.