Kendalikan Banjir, Menko IPK Dorong Percepatan Normalisasi Sungai Ciliwung

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong percepatan normalisasi Sungai Ciliwung dalam rangka pengendalian banjir.

"Penjelasan dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane rencananya memang waktu itu 2027 bisa selesai, tapi karena ada sejumlah faktor dinamika dan lain-lain maka ini mundur 2028-2029, jadi bisa dikatakan kita fokus 2 tahun ke depan ini agar bisa menuntaskan," ujar AHY di Jakarta, Kamis (7/5).

AHY mengatakan, sebetulnya normalisasi Sungai Ciliwung dari 33,69 km sudah separuh lebih atau 52 persen yang dituntaskan. Sedangkan sisanya, pemerintah mempercepat dikarenakan terdapat beberapa titik yang sudah teridentifikasi untuk didahulukan pengerjaannya.

"Karena memang wilayah Indonesia ini luas sehingga banyak sekali prioritas kita, tapi kita fokuskan ke yang benar-benar rentan kondisinya memang membutuhkan penguatan segera infrastruktur," kata AHY.

Oleh karena itu sisa normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 km, katanya, diharapkan bisa dilakukan secara progresif dan semoga tidak ada hambatan yang terlalu berarti.

Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa tantangan dalam normalisasi Sungai Ciliwung yakni soal pembebasan lahan.

"Ini sebenarnya permasalahannya adalah masalah lahan yang belum bebas, sehingga ketika kita akan membangun tanggul-tanggul tersebut itu tanahnya belum bebas sehingga kami belum bisa bekerja," kata Diana.

Kementerian PU saat ini sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI), dan Pemprov DKI saat ini sudah sangat kooperatif sekali untuk melakukan pembebasan tanah itu.

"Dengan demikian, kami akan menyesuaikan lagi timeline-nya sampai tahun 2027. Insya Allah tidak ada kendala dan tanggul itu bisa selesai 16 km. Hal ini tidak hanya dengan Jakarta, ada juga ke arah Jawa Barat, tinggal yang di Jabar nanti kami juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar," kata Diana.