Jakarta Masih Banjir Meski Anggaran Triliunan, Legislator Minta Audit Penanganan Banjir

JAKARTA - Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah Jakarta usai hujan deras dalam sepekan terakhir menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta. Legislator menilai penanganan banjir oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum berjalan maksimal meski anggaran yang dialokasikan tergolong besar.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan persoalan banjir seolah masih dianggap sebagai masalah rutin tahunan yang terus berulang tanpa solusi konkret. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah belum serius menangani akar persoalan banjir di ibu kota.

"Menurut saya penanganannya tidak serius. Karena banjir sudah dianggap sebagai bagian dari nasib Jakarta, maka permasalahannya tidak ditangani dengan baik," ujar August, Kamis (7/5).

Ia menyoroti besarnya anggaran pengendalian banjir yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir. Pada APBD Perubahan 2025, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp2,6 triliun untuk pengendalian banjir.

Sementara dalam APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran kembali ditambah menjadi Rp2,8 triliun. Total anggaran pengendalian banjir selama dua tahun tersebut mencapai Rp5,4 triliun.

Menurut August, anggaran besar tersebut belum sejalan dengan hasil yang dirasakan masyarakat. Banjir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah dinilai membuktikan langkah antisipasi dan mitigasi belum berjalan efektif.

"Banjir kemarin menjadikan Jakarta semrawut," katanya.

Berdasarkan data hingga Selasa (5/5), sebanyak 115 RT di berbagai wilayah Jakarta masih terendam banjir. Sebanyak 118 warga juga dilaporkan mengungsi akibat genangan yang belum surut.

Wilayah Jakarta Selatan menjadi daerah paling terdampak dengan total 78 RT terendam banjir. Beberapa titik banjir berada di Kelurahan Bangka, Rawajati, Tanjung Barat, Cilandak Timur, hingga Petogogan.

August meminta Pemprov DKI Jakarta kembali fokus pada penyelesaian persoalan utama banjir yang terus berulang setiap tahun. Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah percepatan normalisasi kali.

"Itu tidak akan memakan waktu lama sampai bertahun-tahun. Apalagi anggarannya sudah ada," ucap August.

Selain normalisasi sungai, ia juga mendorong penguatan infrastruktur pengendalian banjir di berbagai wilayah. Menurutnya, pemerintah perlu menambah pompa air, membersihkan saluran air, hingga mempertimbangkan pelebaran sungai agar debit air tidak meluap ke permukiman warga.

Ia menegaskan langkah penanganan harus dilakukan secara menyeluruh agar banjir tidak terus menjadi ancaman tahunan bagi warga Jakarta. DPRD, kata dia, akan terus mengawasi penggunaan anggaran agar penanganan banjir berjalan lebih efektif.

"Jangan sampai ini dibiarkan terus," pungkasnya.