Pemerintah Ungkap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Unggul atas Tiongkok dan AS

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo menerima laporan terkait kondisi perekonomian nasional yang menunjukkan kinerja positif pada kuartal pertama tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,61 persen. Airlangga mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu tertinggi di antara negara-negara G20.

“Jadi kita di atas Tiongkok, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2,” kata Menteri Airlangga dalam keterangan persnya kepada awak media di Istana Merdeka, Selasa (5/5).

Airlangga menjelaskan konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah, kinerja ekspor dan impor yang tetap positif menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi 5,61 persen. Selain itu, berbagai sektor lapangan usaha juga tercatat mengalami pertumbuhan yang baik.

“Dari segi ekspor dan impor juga positif. Dari segi lapangan usaha, sektor industri, sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan juga transportasi pergudangan, pertanian dan konstruksi juga berjalan dengan baik,” ujar dia.

Dari sisi indikator makroekonomi, menunjukan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, seperti inflasi yang berhasil ditekan 2,42 persen. Selanjutnya, kepercayaan konsumen tetap tinggi, dan neraca perdagangan terus mencatatkan surplus.

“Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan di 2,42 persen, turun dari 3,48 persen di periode yang lalu, di bulan Maret. Kemudian credit growth di 9,49 persen, dana pihak ketiga berarti trust dari masyarakat tinggi 13,55 persen,” kata Airlangga.

Presiden Prabowo juga menyoroti dinamika aliran modal keluar (capital outflow) yang terjadi di pasar keuangan. Pemerintah bersama otoritas terkait mengkaji faktor penyebab serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi.

Lebih lanjut, pemerintah turut menyepakati penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan guna menjaga stabilitas keuangan ke depan, termasuk dalam pengelolaan nilai tukar rupiah. Selain itu, pemerintah juga melaporkan perkembangan regulasi terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang akan segera diberlakukan per 1 Juni 2026

Selain itu, sektor ekstratif atau oil and gas berlaku seperti yang sekarang, yaitu tiga bulan. "Revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan, perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50 persen," ujar Airlangga.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan optimismenya terhadap prospek nilai tukar rupiah. Perry mengatakan rupiah saat ini berada dalam kondisi undervalued dan berpotensi menguat seiring kuatnya fundamental ekonomi nasional.

Perry menjelaskan fundamental Indonesia masih kuat sehingga nilai tukar rupiah menguat dan akan stabil. Adapun fundamental ekonomi tersebut seperti 5, 61 persen, inflasi masih rendah dan pertumbuhan kredit yang tinggi.

“Tadi disampaikan oleh Pak Menko, berkaitan fundamental kita itu kuat, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat," kata Perry.

Kendati demikian, Perry menyampaikan sejumlah faktor yang memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang bersifat jangka pendek. Faktor tersebut baik karena faktor global maupun musiman, seperti kebutuhan devisa untuk repatriasi dividen, pembayaran utang, permintaan dollar meningkat untuk kebutuhan jemaah haji