Kemenperin Sebut Geopolitik Global Picu Kontraksi Manufaktur RI

JAKARTA - Juru bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arief mengatakan manufaktur nasional melemah. Febri menyebut Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun ke level 49,1 akibat tekanan geopolitik global.

Kenaikan harga komoditas dunia saat ini telah mengganggu stabilitas pasokan bahan baku industri dalam negeri. Kondisi tersebut memicu lonjakan biaya logistik yang menghambat efisiensi operasional bagi para pelaku manufaktur nasional.

“Pelemahan angka PMI tersebut merupakan dampak dari dinamika global, yang memicu gangguan pasokan dan lonjakan harga komoditas serta biaya logistik. Hal ini tentu berdampak langsung pada aktivitas produksi industri nasional,” ucap Febri di Jakarta, Senin (4/5).

Kemenperin kini sedang melakukan mitigasi guna menjaga keberlanjutan rantai pasok. Pemerintah juga mempertemukan berbagai ekosistem industri terdampak seperti sektor plastik untuk memperkuat ketersediaan bahan baku.

Skema Local Currency Transaction (LCT) terus didorong guna meminimalisasi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Penggunaan mata uang lokal diharapkan mampu mengurangi ketergantungan industri terhadap pergerakan dolar yang sangat tidak stabil.

Pemerintah mempercepat perumusan kebijakan substitusi impor melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Langkah taktis ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian sektor manufaktur di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dunia.

Dukungan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) diperkuat melalui pendampingan serta fasilitasi akses pasar ekspor baru. Transformasi digital juga terus diakselerasi guna meningkatkan daya saing global serta efisiensi proses produksi nasional.

“Pada akhirnya, semua upaya ini ditujukan untuk ketahanan dan kemandirian industri nasional serta mempertahankan utilisasi produksi. Sehingga bisa mencapai tujuan yaitu melindungi pekerja industri dari pengurangan tenaga kerja atau PHK,” ujar Febri.

Menteri Perindustrian Republik Indonesia (Menperin RI) sedang menyiapkan usulan insentif baru guna memproteksi sektor industri strategis. Kebijakan perlindungan tersebut dirancang untuk menghadapi dampak buruk dari gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Rancangan insentif tambahan diharapkan mampu memperkuat ketahanan rantai pasok dari ancaman tekanan ekonomi global saat ini. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mencegah terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada sektor padat karya nasional.

“Bapak Menteri Perindustrian sedang menyiapkan usulan insentif baru dan kebijakan perlindungan industri dalam negeri dalam menghadapi dampak gejolak geopolitik. Rancangan insentif dan kebijakan baru ini memperkuat kebijakan perlindungan industri sebelumnya,” kata Febri.

Berdasarkan data Standard and Poor's Global (S&P Global), beberapa negara Asia Tenggara juga merasakan tekanan manufaktur. Filipina mengalami kontraksi lebih dalam mencapai level 48,3 dibandingkan dengan posisi Indonesia yang masih relatif resilien.

Febri memandang posisi Indonesia pada angka 49,1 menunjukkan ketahanan struktur industri nasional masih cukup terjaga. Namun, penurunan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap gejolak dari pihak eksternal.

“Posisi Indonesia yang berada pada kontraksi moderat menunjukkan bahwa sektor manufaktur nasional relatif resilien di tengah tekanan global. Namun, ini juga menjadi sinyal penting untuk memperkuat struktur industri dalam negeri agar lebih tahan terhadap gejolak eksternal,” ujar Febri.