Pemkab Puncak Prioritaskan Sekolah Sepanjang Hari untuk Tingkatkan SDM 2026-2027

Nabire - Pemerintah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah menjadikan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) sebagai prioritas pembangunan daerah pada 2026 hingga 2027 guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Kepala Bappeda Kabupaten Puncak Herman Wanma di Nabire, Jumat (1/5), mengatakan pada 2026 pihaknya fokus menyiapkan lahan untuk pembangunan SSH yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

“Untuk tahun ini kami siapkan lahan di belakang Kantor Distrik Ilaga sebagai lokasi pembangunan SSH oleh Pemprov Papua Tengah,” katanya.

Ia menjelaskan, selain pembangunan oleh pemerintah provinsi, Pemkab Puncak juga berkomitmen membangun satu unit SSH pada 2027 yang telah diusulkan dalam Musrenbang Otsus Papua Tengah.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, khususnya dalam percepatan peningkatan kualitas pendidikan.

“Program SSH menjadi prioritas utama karena sejalan dengan program nasional dan sangat penting untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Puncak,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi keamanan di Kabupaten Puncak yang masih belum stabil menjadi salah satu alasan pentingnya penerapan sekolah berpola asrama tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyatakan bahwa penerapan SSH diharapkan mampu memperkuat proses pembelajaran siswa, baik dari sisi akademik maupun pembentukan karakter.

SSH merupakan sekolah berpola asrama yang tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga memenuhi kebutuhan dasar siswa seperti makanan bergizi, fasilitas kebersihan, serta perlengkapan mandi guna mendukung proses belajar yang optimal.

Pemprov Papua Tengah mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk pembangunan satu unit SSH di Kabupaten Puncak sebagai upaya memperluas akses pendidikan. Selain itu, program SSH juga diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemprov Papua Tengah menargetkan pembangunan satu unit SSH di setiap kabupaten, dengan dukungan pemerintah kabupaten untuk membangun satu unit tambahan.