Langkah Jakut Atasi Anak Tak Sekolah

JAKARTA – Pernahkah terpikir Jakarta Utara memiliki 22.000 anak tidak sekolah? Lalu apa langkah yang ditempuh Pemkot Jakarta Utara untuk mengatasi masalah ini? “Kami mengambil sejumlah langkah strategis menangani anak tidak sekolah,” tutur Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, Selasa.

Menurutnya, langkah yang ditempu mulai dari penguatan sinergi lintas sektor, pemutakhiran dan verifikasi data anak tidak sekolah secara akurat. Kemudian, optimalisasi peran bunda PAUD dan masyarakat. Ada juga pendekatan kolaboratif dan persuasif agar anak kembali bersekolah. Ini teorinya sudah bagus, lalu pertanyaannya, mengapa ada begitu banyak anak tidak sekolah?

Pemkot Jakut, katanya, berkomitmen mempercepat penanganan anak tidak sekolah (ATS) dengan pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun. “Kami menegaskan pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia,” tambah Hendra Hidayat.

Program wajib belajar 13 tahun yang mencakup satu tahun pra sekolah hingga pendidikan menengah menjadi langkah strategis agar setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak. Hendra menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen, khususnya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jakarta yang telah menginisiasi kegiatan sinergi dan kolaborasi dalam percepatan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun sekaligus penanganan anak tidak sekolah (ATS) di Jakarta Utara.

“Ini sebagai upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam percepatan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun sekaligus penanganan ATS di Jakarta Utara,” tutur Hendra.

Ketua Tim Kerja PAUD dan Kesetaraan BPMP Provinsi Jakarta Heni Mulyani menjelaskan bahwa mulai tahun 2025 kebijakan wajib belajar meningkat dari 12 tahun menjadi 13 tahun dengan tambahan satu tahun pra sekolah. “Tambahan satu tahun bukan di atas, tetapi di bawah, yakni satu tahun pra sekolah atau PAUD yang kini menjadi bagian dari wajib belajar,” katanya.

Sementara itu, Bunda PAUD Jakarta Utara, Fida Hendra, menekankan bahwa pencegahan anak tidak sekolah harus dimulai sejak usia dini melalui layanan PAUD yang berkualitas. "PAUD adalah kunci utama memutus rantai anak tidak sekolah di masa depan. Anak yang mendapatkan layanan PAUD berkualitas akan lebih siap memasuki pendidikan dasar dan memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi," ujarnya.

Ia berharap kegiatan advokasi ini mampu memperkuat kolaborasi lintas sektoral, memetakan anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan secara akurat, serta menghadirkan solusi nyata dan berkelanjutan. Dia minta memastikan tidak ada satu pun anak di Jakarta Utara yang tertinggal dari pendidikan. Setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan meraih masa depan gemilang.

Heni Mulyani menyatakan banyaknya ATS menjadi tantangan bersama dan harus ditangani secara lintas sektoral. Sebab ini bukan semata isu pendidikan, melainkan persoalan sosial yang krusial. Menurutnya, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus hadir memastikan hak pendidikan setiap anak terpenuhi.