Jakarta Mesti Perkuat Investasi

JAKARTA – Untuk menghadapi dan mengantisipasi gejolak global, Pemprov Jakarta diingatkan untuk memperkuat investasi. “Ini harus ditempuh lewat kebijakan-kebijakan strategis,” jelas Ketua Kadin Jakarta, Diana Dewi, Selasa.

Langkah-langkah ini untuk mengantisipasi dampak gejolak global terhadap perekonomian, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Pemerintah bisa melibatkan Kadin Jakarta sebagai mitra utama dalam pembuatan kebijakan ekonomi yang pro-bisnis.

Selain itu, Pemprov perlu melakukan stabilitas ekonomi melalui penguatan kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga pokok untuk menekan inflasi. “Tak kalah penting adalah pengamanan pangan dengan mengembangkan inisiatif dan teknologi untuk memastikan kualitas pasokan pangan, termasuk pengawasan program makan bergizi gratis,” katanya.

Upaya lain yang bisa dilakukan Pemprov, kolaborasi strategis untuk mempercepat dekarbonisasi melalui penggunaan kendaraan listrik, penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka sebagai motor ekonomi, serta peningkatan kemitraan dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama pengendalian inflasi harga bahan pokok.

Sementara itu, realisasi investasi di Jakarta mencapai 270 triliun. Ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi dan stabilitas iklim usaha ibu kota. Pemerintah Provinsi Jakarta telah berkomitmen menyederhanakan perizinan serta memberikan insentif fiskal untuk mendorong investasi dan mempermudah kegiatan usaha.

Belum lama ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) menjajaki kerja sama investasi di sektor infrastruktur hijau dan lingkungan bersama delegasi All-China Environment Federation (ACEF). Tujuannya mendorong transformasi pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan ketahanan kota di tengah tantangan global.

Pemerintah mengakui tidak bisa berjalan sendiri. Maka, mengundang para investor untuk bersama-sama mengembangkan solusi di sektor lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Tiongkok berinvestasi mencapai 7,5 miliar dollar AS secara nasional tahun lalu di mana 483 juta dollar AS di antaranya ditanam di Jakarta.

Pemprov menilai angka tersebut masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan, terutama pada sektor lingkungan, infrastruktur, dan pengembangan kota hijau.

Stimulus

Selain itu, Diana Dewi juga minta Pemprov memberikan stimulus kepada industri yang terdampak gejolak global untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. “Pemprov diharapkan dapat memberikan stimulus untuk industri yang terdampak gejolak global guna mencegah PHK massal,” tutur Diana.

Menurutnya, di saat kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja, PHK menjadi ancaman yang membayangi. Di sinilah, perlu kolaborasi, baik pengusaha dengan pekerja maupun bersama pemerintah, sehingga tidak perlu ada pemaksaan kehendak berlebihan. Diana mengakui keputusan menerapkan PHK menjadi tidak terhindarkan apabila pengusaha sudah merasa tidak bisa lagi melanjutkan usahanya. Kendati pilihan tersebut sangat berat bagi pengusaha.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 8.389 tenaga kerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Maret 2026. Dari jumlah tersebut, tenaga kerja yang di-PHK khusus di wilayah Jakarta mencapai 378 orang.

“Kadin Jakarta tentu prihatin dengan terjadinya arus PHK pada triwulan I-2026 ini. Namun, hal tersebut menjadi tidak terhindari bilamana pengusaha sudah merasa tidak bisa lagi melanjutkan usahanya. Pilihan tersebut tentu sangat berat bagi pengusaha,” ujar Diana.

Menurut Diana, meningkatkan biaya produksi menjadi salah satu sebab, selain alasan menurunnya permintaan. Sebab lainnya mahalnya bahan baku, energi, logistik, serta beban upah. Hal tersebut terjadi pada sektor industri tekstil, di mana kenaikan bahan baku di awal 2026 menjadi ancaman terjadinya PHK massal.

“Lebih dari 40 persen pengusaha merasa kenaikan biaya produksi menjadi pemicu PHK. Itu jadi salah satu alasan, di samping penurunan permintaan,” tambahnya.