Timur Tengah Bergolak, Bapanas: Stok Pangan RI Aman, Impor Tak Lewat Jalur Perang

JAKARTA— Pemerintah memastikan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu jalur perdagangan Selat Hormuz tidak berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Ketersediaan 11 pangan pokok strategis di Indonesia dipastikan tetap aman dan tidak mengalami distorsi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy saat menerima peserta didik Sespimti Polri di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (27/4/2026). Menurut Sarwo, Proyeksi Neraca Pangan untuk 11 komoditas menunjukkan status aman. Tiga komoditas yang masih impor pun sumbernya bukan dari kawasan Timur Tengah.

“Pengaruh perang, kaitan dengan pangan, Indonesia belum menurut kami yang ada di jajaran Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional, belum merasakan ada dampaknya. Karena untuk 11 bahan pokok penting, ini secara neraca dan ketersediaan sangat cukup,” tegas Sarwo.

Hingga Juni 2026, Bapanas memproyeksikan 11 pangan pokok strategis masih surplus, termasuk tiga komoditas yang masih mengandalkan impor. Sarwo memastikan negara asal impor tidak melewati jalur konflik Selat Hormuz. “Neraca sampai Juni, itu masih sangat surplus. Jadi tidak ada yang kurang. Kaitan yang impor, contoh kedelai impor dari Amerika. Daging kerbau, India. Kalau sapi, Australia. Bawang putih dari China. Jadi tidak melewati Selat Hormuz, pengaruhnya sangat kecil,” jelasnya.

Stabilitas pangan nasional tercermin dari Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dirilis BPS setiap pekan. Pada minggu keempat April 2026, jumlah wilayah yang mengalami kenaikan IPH kompak menurun. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut, ada 13 provinsi yang mencatat kenaikan IPH, turun dibanding minggu ketiga April sebanyak 15 provinsi.

“Untuk perkembangan IPH sampai dengan minggu keempat April tahun 2026 ada 13 provinsi yang mengalami kenaikan IPH. Walaupun demikian jika dibandingkan pada minggu ketiga bulan April yang lalu ini ada 15 provinsi,” kata Ateng dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri, Jakarta (27/4/2026).

Secara historis, jumlah provinsi dengan kenaikan IPH terus menyusut. Dari 21 provinsi di minggu pertama April, naik ke 22 provinsi di minggu kedua, lalu turun ke 15 provinsi di minggu ketiga, dan kembali turun ke 13 provinsi di minggu keempat. Tren serupa terjadi di level kabupaten/kota. Dari 160 daerah di minggu pertama April, turun berturut-turut ke 149, 137, hingga 126 daerah di minggu keempat April.

Meski kondisi relatif stabil, pemerintah tetap menjaga agar tidak terjadi fluktuasi. Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Indonesia sudah swasembada pangan. Meski ada impor, porsinya hanya 5% dari total konsumsi 11 pangan pokok.

“Apa itu swasembada pangan? Ini 11 komoditas, yang merah ini (impor), kurang lebih 3,5 juta ton. Total produksi kita 73 juta ton. Kalau 3,5 juta ton dibagi 73 juta ton, itu 4,8 persen. Kalau impor ini dibagi dengan kebutuhan 68 juta ton, itu 5 persen lebih sedikit. Definisi yang kita sepakati, swasembada pangan adalah maksimal impor 10 persen, ini konsensus FAO, dan kita 5 persen,” papar Amran.

Total impor 3 pangan pokok strategis mencapai 3,5 juta ton, terdiri dari kedelai 2,6 juta ton, bawang putih 600 ribu ton, dan daging ruminansia 350 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi 11 pangan pokok selama setahun mencapai 68,7 juta ton. Hasil perbandingannya 5,1%.

Adapun 11 pangan pokok yang dimaksud meliputi beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, dan daging sapi/kerbau. Dari sisi produksi dalam negeri, 11 komoditas itu mencapai 73,7 juta ton per tahun.

Untuk beras, Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025 mencatat tidak ada impor sepanjang tahun. Produksi 34,69 juta ton mampu memenuhi kebutuhan konsumsi tahunan 31,16 juta ton.

Dampak positifnya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang sejak Juli 2024 selalu di atas 120. NTP tertinggi dalam 7 tahun terakhir tercapai pada Desember 2025 dan Februari 2026, sama-sama di indeks 126,11.