Tak Sekadar Hijau, DEN: Transisi Energi Jadi Kunci Kemandirian Nasional

JAKARTA – Transisi energi merupakan pergeseran struktural dari ketergantungan pada energi fosil menuju sumber energi bersih dan terbarukan, didorong oleh tuntutan keberlanjutan dan penurunan emisi karbon.

Proses ini tidak hanya menyangkut perubahan teknologi, tetapi juga transformasi ekonomi, termasuk restrukturisasi sektor industri, investasi infrastruktur hijau, serta penyesuaian kebijakan fiskal dan regulasi.

Secara analitis, keberhasilan transisi energi sangat ditentukan oleh keseimbangan antara ambisi lingkungan dan realitas ekonomi.

Di satu sisi, percepatan adopsi energi terbarukan dapat membuka peluang investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun di sisi lain, terdapat risiko biaya tinggi, ketergantungan pada teknologi impor, serta potensi disrupsi bagi sektor berbasis energi fosil.

Karena itu, strategi transisi perlu dirancang bertahap dan inklusif, agar mampu menjaga ketahanan energi sekaligus memastikan daya saing ekonomi tetap terjaga

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman menyampaikan transisi energi menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat kemandirian nasional, sehingga Indonesia tidak terpapar oleh gejolak eksternal.

“Di tengah volatilitas harga energi dunia, penguatan EBT (energi baru terbarukan) menjadi kunci agar Indonesia semakin mandiri dan tangguh menghadapi tekanan global,” ujar Saleh dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin (27/4).

Saleh berpandangan transisi energi bukan lagi sekadar tren global, melainkan kebutuhan strategis untuk memperkuat kemandirian nasional.

Menurut dia, percepatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terus terpapar gejolak eksternal.

Dari sisi operasional, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan terus memperkuat langkah antisipasi.

Direktur Pemasaran Eko Ricky Susanto menyebut pasar global saat ini masih dibayangi kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan (supply disruption fear).

Sebagai respons, Pertamina melakukan diversifikasi sumber impor, memperkuat kontrak jangka panjang, mengoptimalkan kapasitas kilang domestik, serta memperketat penyaluran subsidi agar stok BBM dan LPG tetap terjaga serta tepat sasaran.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menjalankan beberapa langkah mitigasi komprehensif pascapenutupan Selat Hormuz imbas ketegangan di Timur Tengah yang merupakan jalur krusial bagi rata-rata 20 persen pasokan minyak mentah di Indonesia.

“Saat ini langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Pemerintah antara lain seperti diversifikasi impor energi, optimalisasi pasokan domestik dan biofuel, peningkatan kinerja kilang, penguatan kerja sama bilateral, dan kebijakan konsumsi bahan bakar atau LPG yang efisien,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman.