Dorong Kesejahteraan Warga, Papua Tengah Maksimalkan Kebijakan Otda

Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengoptimalkan kebijakan otonomi daerah (Otda) untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Staf Ahli II Gubernur Papua Tengah Herman Kayame di Nabire, Senin, mengatakan otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Otonomi daerah adalah instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya saat memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah di lingkungan Pemprov Papua Tengah.

Ia menjelaskan, pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mendorong kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, namun tetap sejalan dengan kebijakan nasional melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Menurut dia, salah satu tantangan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah, sehingga perlu diperkuat agar program pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, reformasi birokrasi perlu diarahkan pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat, dengan dukungan digitalisasi serta inovasi daerah.

“Birokrasi harus berorientasi pada hasil, bukan hanya penyerapan anggaran. Inovasi dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Herman juga menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah agar tidak bergantung pada dana transfer pusat, sehingga daerah memiliki ruang lebih luas dalam menentukan prioritas pembangunan.

Ia menambahkan, kolaborasi antardaerah perlu diperkuat dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis, seperti pengelolaan lingkungan, transportasi, dan pengembangan ekonomi lintas wilayah.

Lebih lanjut, pemerintah daerah diminta fokus pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial guna mengurangi kesenjangan antarwilayah.

“Otonomi daerah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam peningkatan akses layanan dasar dan pengentasan ketimpangan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan stabilitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi tantangan seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, dan dinamika ekonomi global.

Selain itu, perangkat daerah diminta mengedepankan efisiensi anggaran serta memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 menjadi momentum bagi Pemprov Papua Tengah untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.