Rincian Skema Pendanaan 103 Sekolah Swasta Jakarta: Januari hingga Desember 2026

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merealisasikan program sekolah gratis di sekolah swasta sebagai langkah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI untuk memastikan seluruh anak di Jakarta tetap mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Program tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025. Dalam keputusan itu, sebanyak 103 sekolah swasta resmi masuk dalam program sekolah gratis dengan total alokasi anggaran mencapai Rp253.625.139.600 pada tahun 2026.

Sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan mendapatkan pendanaan penuh selama 12 bulan, terhitung mulai Januari hingga Desember 2026. Sementara itu, 63 sekolah swasta penerima baru memperoleh dukungan anggaran selama enam bulan, yakni mulai Juli hingga Desember 2026.

Program sekolah swasta gratis ini mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). Seluruh sekolah tersebut tersebar di lima wilayah kota administrasi di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kebijakan ini menjadi bentuk kesungguhan pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan masyarakat. Menurutnya, pendidikan merupakan instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga.

"Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu," ujar Pramono, Sabtu (26/4).

Ia menegaskan, program ini bukan hanya soal pembebasan biaya sekolah, tetapi juga bagian dari investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia Jakarta yang lebih unggul dan berdaya saing.

Selain program sekolah swasta gratis, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan berbagai bantuan pendidikan lainnya tetap berjalan. Program tersebut meliputi Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program pemutihan ijazah bagi warga yang mengalami kendala administrasi pendidikan.

Pramono juga menyampaikan selamat kepada seluruh penerima manfaat, baik pihak sekolah maupun peserta program bantuan pendidikan. Ia berharap seluruh kebijakan tersebut dapat menjadi fondasi lahirnya generasi muda Jakarta yang lebih maju, inklusif, dan berkualitas.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan kota tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari keberhasilan menghadirkan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.