Di Tengah Pemangkasan Anggaran, Lombok Barat Tetap Prioritaskan Infrastruktur Tertinggi di NTB

Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencatatkan belanja infrastruktur tertinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB) meski kini sedang mengalami keterbatasan fiskal akibat penyesuaian anggaran.

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini mengatakan pihaknya tetap memprioritaskan pembangunan walau terdampak pemangkasan transfer keuangan daerah sebanyak Rp310 miliar.

"Rasio belanja infrastruktur terhadap APBD mencapai 38,69 persen. Angka itu merupakan yang tertinggi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-NTB pada 2026," ujar dia dalam keterangan di Lombok Barat, Sabtu (25/4).

Zaini menjelaskan, angka tersebut menjadi indikator kuat bahwa prioritas anggaran diarahkan pada pembangunan fisik dan peningkatan layanan publik.

Pemerintah Lombok Barat melakukan penyesuaian strategi belanja secara lebih disiplin dan terarah, sehingga keterbatasan ruang fiskal tidak menghambat laju pembangunan daerah.

"Keterbatasan ruang fiskal akibat pemangkasan transfer keuangan tidak menyurutkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang merata," kata Zaini.

Selain rasio belanja infrastruktur yang tinggi, pemerintah Lombok Barat juga mencatatkan pengendalian terhadap belanja pegawai yang relatif ketat.

Rasio belanja pegawai berada pada angka 34,23 persen. Ambang batas ideal rasio belanja pegawai sebesar 30 persen sebagaimana ketentuan pemerintah pusat, sehingga ada selisih 4,23 persen dari regulasi tersebut.

"Capaian itu menempatkan kami sebagai daerah yang paling mendekati rasio ideal dibandingkan kabupaten/kota lainnya di NTB," ucap Zaini.

Kementerian Dalam Negeri lantas memberikan penghargaan dengan memasukkan Kabupaten Lombok Barat ke dalam nominasi kabupaten/kota terbaik ajang Enterpreneur Goverment melalui pembiayaan kreatif tingkat nasional.

Lebih lanjut Zaini menegaskan tantangan fiskal bukan menjadi alasan untuk menahan pembangunan. Kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan daerah.

Ia berharap efisiensi belanja pegawai dan alokasi infrastruktur yang besar dapat terus mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.