Kesenjangan Pembiayaan UMKM Capai Rp2.400 Triliun, Amartha Dorong Akses Modal Inklusif

JAKARTA - Kesenjangan pendanaan masih menjadi tantangan besar bagi ekonomi nasional. Menurut data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) yang dirilis Bank Indonesia, kebutuhan kredit UMKM di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun pada 2026.

Namun, kapasitas pendanaan yang terakomodasi baru sekitar Rp1.900 triliun, menyisakan financial gap sebesar Rp2.400 triliun pada 2025 lalu. Di tengah masih lebarnya kesenjangan akses pembiayaan, kebutuhan akan solusi pendanaan yang inklusif menjadi semakin krusial bagi pelaku usaha mikro.

Menanggapi urgensi tersebut, Andi Taufan Garuda Putra, Founder & CEO Amartha, menyampaikan bahwa penyediaan akses pembiayaan yang tepat sasaran mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi pelaku UMKM di akar rumput. Hasil Sustainability Report Amartha tahun 2025 menunjukkan bahwa 89 persen UMKM Binaan Amartha mengalami peningkatan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 63 persen setelah mendapatkan akses pembiayaan.

“Secara kumulatif, dampak tersebut telah dirasakan oleh sekitar 2,3 juta dari 3,9 juta UMKM binaan Amartha yang tersebar di lebih dari 50.000 desa. Ini menegaskan bahwa pembiayaan inklusif bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga menjadi katalis bagi pelaku usaha untuk bertumbuh dan meningkatkan kesejahteraan,” paparnya melalui siaran pers pada hari Senin (20/4).

Sejalan dengan hal tersebut, Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai bahwa penguatan akses pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong mobilitas ekonomi masyarakat.

“Masih ada kesenjangan pembiayaan yang menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum terhubung dengan sistem keuangan formal. Ketika akses ini terbuka, dampaknya tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada kemampuan rumah tangga untuk lebih kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi,” jelasnya.

Huda menerangkan, data tersebut menunjukkan kehadiran teknologi finansial, termasuk pinjaman daring, membuat angka inklusi keuangan meningkat, baik secara umum maupun pada masyarakat 40 persen termiskin. Negara yang sudah mengadopsi teknologi finansial memiliki tingkat inklusi keuangan 41,5 persen lebih tinggi ketimbang negara yang belum mengadopsi teknologi finansial.

“Kehadiran pinjaman daring membuat akses ke layanan keuangan menjadi terbuka lebar dan mendukung program peningkatan inklusi keuangan pemerintah. Di sisi lain, ekosistem keuangan di desa pun terdorong karena adanya pinjaman daring, seperti munculnya agen-agen produk keuangan di desa,” imbuh Huda.

Lebih dari sekadar angka, peningkatan pendapatan ini juga membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari para pelaku UMKM. Banyak UMKM yang sebelumnya menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan harian, kini mulai mampu mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Mama Redha, nelayan dari Sumba sekaligus mitra Amartha, mengungkapkan bahwa akses pembiayaan telah mengubah cara ia menjalankan usahanya. Baginya hasil laut tidak menentu karena bergantung pada cuaca dan pergerakan bulan.

“Saya sadar butuh pendapatan sampingan agar dapur tetap ngebul. Berkat modal tanpa agunan dari Amartha, kini saya memiliki warung kelontong yang menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga,” tuturnya.

Menutup hal tersebut, Andi Taufan menegaskan bahwa Amartha akan terus memperkuat perannya dalam memperluas akses pembiayaan yang memperkuat ekosistem usaha mikro. Bagi Amartha, pembiayaan merupakan instrumen untuk memperkuat ekosistem usaha mikro sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan pertumbuhan di tingkat akar rumput.

“Ke depan, Amartha akan terus memperluas jangkauan layanan dan memastikan setiap penyaluran pembiayaan mampu meningkatkan daya saing usaha mikro di Indonesia,” ungkapnya.