Jakarta Mengubah Strategi Pembangunan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jakarta menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Isu ketimpangan capaian pembangunan dinilai masih menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui perencanaan yang lebih berbasis ­kewilayahan.

Hal tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/4). Forum ini menjadi momentum untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dan pemangku kepentingan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengakui bahwa secara umum kinerja pembangunan daerah menunjukkan tren positif dalam beberapa indikator makro. Namun, capaian tersebut belum merata di seluruh wilayah administratif Jakarta.

“Secara umum, kinerja pembangunan Jakarta menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali, peningkatan investasi yang signifikan, serta penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan,” ujar Pramono Anung.

Perbedaan capaian antarwilayah terlihat pada sejumlah indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, hingga Indeks Pembangunan Manusia. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih spesifik dan menyesuaikan karakteristik tiap wilayah.

“Seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa arah pembangunan ke depan harus berbasis kewilayahan dan berorientasi pada pemerataan,” kata Pramono.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah mendorong perencanaan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga distribusi hasil pembangunan yang lebih adil. Pendekatan kewilayahan dinilai menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, penguatan koordinasi antarperangkat daerah menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi program berjalan efektif.

Perencanaan yang sinergis dan terarah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.

“Semoga upaya ini menghasilkan perencanaan pembangunan yang optimal demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan warganya,” tutur Pramono.

Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses penyusunan RKPD tersebut melalui mekanisme Musrenbang. Sebanyak 61.174 usulan telah dihimpun dari berbagai jalur, termasuk aspirasi langsung warga dan hasil reses DPRD.

Keterlibatan publik dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, arah pembangunan Jakarta ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan ­keberlanjutan. pdr/G-1