Ekonomi Medan Menggeliat, Realisasi PAD Triwulan I Capai 19,9 Persen, Sektor Ini Jadi Sorotan

MEDAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara (Sumut) mencatatkan capaian positif pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan I tahun 2026 yang menembus angka Rp757,46 miliar.

Meski angka tersebut telah menyentuh 19,91 persen dari target tahunan sebesar Rp3,80 triliun, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas memberikan peringatan keras kepada jajarannya agar tidak berpuas diri mengingat tantangan optimalisasi pajak daerah masih sangat besar.

"Capaian PAD tahun anggaran 2026 menunjukkan tren positif. Hingga pertengahan April 2026, realisasi total PAD tercatat telah mencapai 19,91 persen dari target tahunan," ujar Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas dalam Rapat Kerja Realisasi Penerima PAD di Medan, Rabu.

Rico Waas menyebut capaian tersebut tergolong dalam kategori baik guna mewujudkan target PAD tahunan pada 2026.

Meski tergolong baik, ia meminta agar jajarannya untuk tidak berpuas diri karena capaian tersebut juga dipengaruhi faktor eksternal seperti dana transfer dan relaksasi kebijakan keuangan daerah.

"Ini bukan capaian untuk bersantai. Kita harus tetap mendorong agar realisasi pajak lebih optimal," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajarannya untuk melakukan berbagai strategi untuk menggali potensi-potensi penerimaan pendapatan asli daerah tersebut.

"Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu dilakukan evaluasi karena masih rendah serta banyaknya reklame yang terpasang di Kota Medan, potensi penerimaan belum tergarap maksimal," katanya.

Tak hanya sektor pajak, Rico juga menyoroti beberapa layanan lain, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dinilai masih lambat, serta persoalan kebersihan kota dan pengelolaan sampah yang perlu segera dibenahi.

"Saya tidak mau hanya mendengar keluhan. Yang dibutuhkan adalah solusi dan langkah kerja yang jelas," ujar dia.

Kepala Bapenda Kota Medan Agha Novrian mengatakan pemerintah kota setempat akan memfokuskan penerima PAD dengan mengoptimalkan pemungutan pajak daerah karena kontributor tersebar.

"Sembari mendorong percepatan sektor retribusi agar selaras dengan target yang telah ditetapkan," ujar Agha.