Pemprov Jabar Gratiskan Layanan Kesehatan untuk Warga Miskin di Kelas 3 Rumah Sakit

Bandung - Pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah se-Jawa Barat, menyepakati kebijakan strategis untuk menjamin layanan kesehatan bagi warga tidak mampu yang belum ter-cover BPJS Kesehatan agar tetap bisa mendapatkan perawatan medis di ruang kelas 3 secara gratis.

Keputusan tersebut menjadi poin krusial yang juga dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Provinsi Jawa Barat antara Pemprov Jabar bersama seluruh daerah se-Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4), di tengah kabar APBN kini tak membantu lagi pembiayaan peserta BPJS Kesehatan.

"Barusan ditandatangani juga, soal kesehatan ada mereka yang sudah terjamin lewat BPJS, ada mereka yang belum terjamin. Yang belum terjamin tetapi mereka kategori tidak mampu, mau masuk dulu di ruang kelas 3 di rumah sakit tertentu yang ditunjuk, nanti dibiayai oleh Pemprov dan Pemkab serta Pemkot," ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selepas Musrenbang.

Langkah ini, diambil untuk memastikan seluruh rakyat Jawa Barat memiliki keterjangkauan layanan kesehatan tanpa terkecuali.

Selain kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi prioritas dalam Musrenbang Provinsi Jawa Barat tersebut dengan target seluruh masyarakat bisa bersekolah minimal hingga tingkat SMA/SMK.

Dedi menjelaskan, ada dua kebijakan utama di sektor pendidikan, yakni pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan pemberian subsidi bagi siswa miskin, baik yang menempuh pendidikan di sekolah negeri maupun swasta.

Di sektor infrastruktur, Pemprov Jabar mewajibkan keselarasan kebijakan anggaran antara provinsi dan kabupaten/kota sebesar 7,5 persen dari APBD. Hal ini bertujuan agar pada tahun 2029, seluruh konektivitas jalan sudah terbangun hingga ke pelosok desa.

"Jadi 7,5 persen dari anggaran infrastruktur dari APBD itu bukan keinginan gubernur, tapi keinginan masyarakat. Tujuannya di 2029 konektivitas sudah terbangun sampai desa, tidak ada lagi jalan-jalan di desa yang buruk," katanya.

Dedi menambahkan, fokus pembangunan infrastruktur ini mencakup jalan, irigasi, dan sarana air bersih dengan tetap berbasis kearifan lingkungan. Ia menekankan pentingnya menjaga keasrian desa, wilayah pesisir, serta pegunungan di tengah dorongan pertumbuhan industri.

"Jangan sampai masyarakat desa mengalami ketertinggalan layanan infrastruktur pemerintah. Mereka berhak untuk mendapat hidup dan infrastruktur yang layak seperti pusat kota," ucapnya.

Melalui integrasi infrastruktur mulai dari pelabuhan, jalan tol, hingga akses jalan warga, Pemprov Jabar optimistis sektor industri akan tumbuh merata dari Depok, Bekasi, hingga Pangandaran, serta dari Cirebon menuju Bogor dan Sukabumi.