Kemenkum Dorong Sertifikasi Sagu Melalui Festival Sagu Papua

JAYAPURA -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua mendorong percepatan sertifikasi sagu melalui penyelenggaraan Festival Sagu Papua sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengembangan komoditas lokal unggulan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, di Jayapura, Rabu mengatakan, festival tersebut menjadi langkah awal membangun ekosistem hilirisasi sagu dari hulu hingga hilir di Tanah Papua.

“Dengan festival ini kami ingin mendorong lahirnya sertifikasi indikasi geografis untuk sagu, sehingga potensi di setiap daerah dapat teridentifikasi secara jelas dan terlindungi secara hukum,” katanya.

Menurut Anthonius, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi sagu yang selama ini belum tergarap optimal.

"Sehingga kami ingin produk sagu Papua memiliki perlindungan hukum melalui sertifikat indikasi geografis. Ini penting agar sagu dari daerah tertentu punya identitas resmi dan tidak diklaim pihak lain," ujarnya.

Dia menjelaskan, apalagi saat ini Papua masih berada pada posisi rendah dalam kapasitas fiskal daerah, sehingga diperlukan terobosan berbasis potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Sagu adalah komoditas khas Papua yang punya nilai budaya tinggi. Dengan festival, Kemenkum mendorong agar potensi ini diakui, diteliti, dan dilindungi secara hukum," katanya lagi.

Dia menambahkan, karena itu pengembangan sagu menjadi salah satu solusi strategis karena memiliki nilai budaya sekaligus ekonomi yang tinggi bagi masyarakat Papua.

"Melalui festival tersebut pihaknya juga akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penelitian potensi sagu di masing-masing wilayah guna mendukung proses pendaftaran indikasi geografis," ujarnya.

Dia menjelaskan, dari hasil penelitian itu akan diketahui varietas unggulan sagu di tiap kabupaten, yang nantinya bisa didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat indikasi geografis.

"Untuk itu ke depan kami berencana melibatkan lembaga riset seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna memperkuat kajian ilmiah terkait pengembangan sagu.Dan berharap, ke depan akan lahir regulasi yang mampu melindungi hutan sagu dari alih fungsi lahan, sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya tersebut bagi generasi mendatang," katanya.